Mendes Minta Pengawasan Dana Desa Didukung Keterbukaan Publik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

banner-oktober
Nasional

Mendes Minta Pengawasan Dana Desa Didukung Keterbukaan Publik

anugerah-kip-sumbar-05

FAJAR.CO.ID PADANG – Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen untuk terus berupaya memberikan informasi penting terkait penyelenggaraan pembangunan desa dalam setiap kegiatan eksternal.

Hal itu dilakukan demi mendukung upaya keterbukaan informasi publik di level desa, sekaligus untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik, diperlukan upaya pengawasan semua pihak yang tentunya harus didukung dengan keterbukaan informasi

“Kita akan paparkan semuanya pada publik dan agar diketahui, pada tahun 2016, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 46,8 Triliun, dimana setiap desa akan memperoleh sekitar 600 juta,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo.

Hal itu disampaikan menteri Eko saat berada di Padang, Sumatera Barat menghadiri penganugerahan pemeringkatan badan publik 2016 yang berfokus transparasi pengelolan dana desa dan nagari yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis, (8/9).

Keterbukaan informasi desa, ujar Eko merupakan salah satu poin penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, bermartabat dan mandiri. Oleh karena itulah, sudah seharusnya sikap keterbukaan harus melekat sebagai tugas pokok pemerintahan desa.

“Saya meminta Komisi Informasi untuk membantu memantau dan mendorong kepada desa untuk terbuka dalam pengelolaan dana desa. Sampaikan ke saya jika ada yang perlu disampaikan,” ujarnya.

Menurut Eko, peningkatan ekonomi desa, pengetasan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kota mandiri, tidak akan mungkin terlaksana tanpa ada dukungan semua pihak.

“Sinergitas dari pelaku ekonomi, perbankan, perguruan tinggi, hingga masyarakatnya, akan menjadikan tujuan desa membangun sesuai dengan rencana,” ujarnya.

Kunjungan Menteri Desa ke Padang, Kamis (8/9) juga memenuhi undangan dari Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi pembicara sekaligus kerja sama Perguruan Tinggi dengan Kementerian Desa PDTT.

“Dari kalangan kampus, diharapkan bisa membantu pemberdayaan masyarakat, teknologi, dan pengembangan ekonomi,” imbuhnya.

Menurut Eko, Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya sekedar mengandalkan dana desa untuk mewujudkan Nawa Cita.

“Tapi juga harus juga dibarengi dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa yang sudah maju hingga desa perbatasan negara,” pungkasnya.

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top