Pakar Sosial Ekonomi: Tax Amnesty Resep Mujarab Ekonomi Indonesia – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Ekonomi & Bisnis

Pakar Sosial Ekonomi: Tax Amnesty Resep Mujarab Ekonomi Indonesia

tax-amnesty-jokowi

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Salah satu sumber pendanaan pembangunan Indonesia diperoleh dari pajak. Kebijakan Tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai pemerintah sebagai resep mujarab untuk meningkatkan penerimaan Negara.

“Ada potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp 160 triliun dari kebijakan tersebut. Tentunya dalam kondisi seperti ini, maka kebijakan Tax Amnesty harus dilihat sebagai sebuah produk kebijakan yang harus didukung,” ujar pengamat sosial ekonomi Thomas Setiabudi Aden, di Jakarta (8/9).

Menurut Aden, Tax Amnesty juga memiliki fungsi lebih, yakni tidak hanya memindahkan harta (regulern) dari orang kaya kepada orang miskin. Tapi juga mengalihkan harta dari negara lain ke Indonesia (repatriasi).

“Kebijakan ini juga bisa meningkatkan penanaman modal (investasi) baru yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” imbuh Aden.

Jadi, lanjut Aden, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih sustainable.

“Saat kondisi APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Aden optimis, adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.

“Kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita,” papar Aden yang juga almuni Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas – LV/96 itu.

Aden juga memaparkan, kondisi fiskal kini tergantung pada kesuksesan pemerintah menggulirkan kebijakan pengampunan pajak. Karena dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016, hanya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas yang naik.

Hal itu, kata Aden, karena semua penerimaan pajak yang bersumber dari kebijakan pengampunan pajak akan tercatat sebagai penerimaan PPh non-migas. Jumlah penerimaan pajak dari kebijakan ini ditargetkan sebesar Rp 165 triliun.

Sedangkan kenaikan target PPh non-migas dalam RAPBN-P sebesar Rp 103 triliun, atau 14,5%, menjadi Rp 819,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari PPh orang pribadi Rp 358,3 triliun dan PPh Badan sebesar Rp 461,1 triliun.

Dana yang masuk itu, dijadikan modal dan aset yang dapat mendorong pertumbuhan dan mendukung stabilitas ekonomi. Sehingga, target tujuan pemerintah seperti yang tergambarkan dalam postur APBN, dapat dilaksanakan.

“Dengan begitu, tujuan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur dapat terwujud,” kata Aden.

Untuk itu, diperlukan stabilitas politik dan pemerintahan yang stabil. Sehingga, menunjang upaya pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional agar tidak meleset.

“Upaya mencapai stabilitas politik dan pemerintah tersebut tentunya membutuhkan sistem perekonomian nasional yang mendukung upaya-upaya pencapaian tujuan nasional,” pungkas Aden.

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top