Pj Bupati Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Pilkada

Pj Bupati Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada

Pj Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada saat menerima rekomendasi Partai Demokrat yang diberikan oleh Ketua DPW Partai Demokrat Muhammad Endang beberapa waktu lalu. Foto: Hariman

FAJAR.CO.ID, RAHA – Tiga Pejabat (Pj) Bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya harus mengubur dalam-dalam impianya untuk ikut ambil bagian dalam pertarungan Pilkada serentak 2017 nanti.

Ketiga Pj bupati tersebut yaitu, Muna Barat (Mubar), LM Rajiun Tumada, Buton Tengah (Buteng), Mansur Amila, dan Buton Selatan (Busel), Muhammad Faisal, terancam tidak bisa mendaftar sebagai kontestan Bakal Calon (Balon) bupati di KPU pada 21-23 September 2016, karena ada aturan yang melarang.

Larang tersebut tertuang dalam surat penjelasan syarat calon yang dikeluarkan KPU-RI nomor 469/KPU/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016. Surat tersebut berbunyi, salah satu syarat bagi Balon kepala daerah berstatus sebagai Pj gubernur, bupati atau walikota diatur dalam pasal 7 huruf q UU No. 8 Tahun 2015 adalah harus mengundurkan diri. Dari ketentuan aturan itu, KPU-RI menegaskan pada KPU kabupaten/ kota wajib menolak pendaftaran Balon yang berstatus sebagai Pj.

Nah, untuk memastikan itu, Jumat (9/9), KPU Sultra bersama KPU Mubar kembali melakukan konsultasi di KPU RI. Hasilnya masih tetap, KPU wajib menolak pendaftaran Balon yang berstatus Pj. “Kami sudah koordinasikan, untuk sementara Balon yang berstatus Pj tetap tidak diperbolehkan mendaftar sesuai surat nomor 465 yang dikeluarkan KPU RI itu,” jelas Awaluddin Usa, Koordinator Divisi Tehnis Penyelenggara Pemilu dan Hubmas KPU Mubar yang melalui ponselnya.

BACA:  Rizal Ramli: Terima Kasih PAN…

Akan tetapi, hingga saat ini KPU RI maupun KPU kabupaten/kota belum berani menyimpulkan bahwa Balon berstatus Pj akan ditolak saat mendaftar. Kenapa? karena, pada surat penjelasan syarat pencalonan yang dikeluarkan KPU RI No. 465 masih akan dijabarkan lagi. Dari penjabaran surat 465 itu akan diatur ulang dalam bentuk surat edaran atau syarat yang akan dimasukan dalam PKPU pencalonan yang saat ini sementara dalam pembahasan antara KPU RI dan Komisi II DPR RI.

“Kami tinggal menunggu saja kesimpulan pembahasan KPU RI dan Komisi II. Insa Allah kesimpulanya akan keluar sebelum proses pendaftaran dimulai. Apapun kesimpulan pembahasan itu, KPU wajib menjalankan,” pungkas mantan wartawan itu. (m2)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top