Rohadi Keberatan Mobil Ambulansnya Disita KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Rohadi Keberatan Mobil Ambulansnya Disita KPK

KPK-Penyidik2

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut) Rohadi mengaku keberatan atas penyitaan ambulans yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui kuasa hukumnya, Hendra Heriansyah, Rohadi berdalih ambulans tidak perlu disita karena digunakan untuk kepentingan sosial.

“Ambulans ini kan sifatnya sosial, digunakan untuk kepentingan sosial mengangkut orang sakit dan sebagainya. Artinya semestinya tidak dilakukan penyitaan kepada ambulans,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Sabtu (10/9).

Beberapa hari lalu, komisi antirasuah menggeledah rumah sakit milik Rohadi di Cikedung, Indramayu. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Rohadi sebagai tersangka.

Dari penggeledahan itu KPK menyita satu unit ambulans lantaran diduga didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi.

Meski demikian, Hendra mengatakan sebaiknya ambulans tersebut tidak disita secara fisik. Sebab, ambulans tersebut bukan kendaraan pribadi yang digunakan kliennya sehari-hari. Karena itu, dia menyarankan ambulans milik Rohadi tetap bisa dioperasionalkan.

“Secara administrasi bisa dilakukan penyitaan, tapi secara fisik tetap dioperasionalkan. Lain kalau kendaraan pribadi bisa secara formal dan materiil,” ujar Hendra.

Terkait perkara Rohadi, KPK sebelumnya telah menyita satu unit mobil Toyota Yaris. Penyitaan tersebut setelah KPK menggeledah rumah orang tua Rohadi di Indramayu dan apartemennya di Jakarta.

KPK menetapkan Rohadi sebagai tersangka dugaan TPPU pada 31 Agustus 2016. Rohadi diduga menyamarkan hasil korupsinya dengan membelanjakan aset-aset kekayaan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka dalam dua kasus. Di kasus pertama, penyidik menetapkan Rohadi sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan perkara pencabulan artis Saipul Jamil di PN Jakut.

Rohadi diduga menerima uang sebesar Rp 250 juta dari kakak Saipul, Samsul Hidayatullah dan dua kuasa hukum Ipul; Berthanatalia dan Kasman Sangaji.

Tujuannya agar Rohadi membantu mengurus penunjukan majelis hakim yang menangani perkara Ipul, dan sebagai penghubung pihak Ipul dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

Di kasus kedua, komisi antirasuah menetapkan Rohadi sebagai tersangka penerima gratifikasi pada 26 Agustus lalu.

Rohadi dalam kapasitasnya sebagai panitera PN Jakut dan PN Bekasi diduga menerima sejumlah hadiah terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Namun, KPK masih belum membuka pihak pemberi terkait sangkaan gratifikasi Rohadi. (put/jpg)

loading...
Click to comment
To Top