Bawaslu NTB Usul Dana Pilkada Rp80 Miliar, Pemprov Minta Dirasionalisasikan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Politik

Bawaslu NTB Usul Dana Pilkada Rp80 Miliar, Pemprov Minta Dirasionalisasikan

Pilkada KPU

FAJAR.CO.ID, NTB- Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyiapkan diri untuk Pilkada 2018. Salah satunya terkait dengan anggaran.

Bawaslu NTB mengusulkan anggaran untuk Pilkada 2018 sebesar Rp 80 miliar. Sayangnya, anggaran tersebut belum mencapai kata sepakat karena Pemprov NTB meminta dirasionalisasikan.

Senada dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Bawaslu menilai anggaran itu sudah rasional dan berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dana yang tersaji dalam pengusulan anggaran pilkada.

“Ini sudah rasional, sesuai standar Permenkeu,” kata Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu NTB H. Syamsuddin, dikutip dari Lombok Pos (Jawa Pos Group), Minggu (11/9).

Menurut dia, jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2013, anggaran kali ini jauh lebih besar. Dari Rp 13 miliar menjadi Rp 80 miliar. Terjadinya peningkatan, kata dia, dalam Permenkeu menyebut honor bagi pelaksana meningkat, termasuk jumlahnya.

Bawaslu akan membutuhkan tenaga pelaksana mencapai 8 ribu lebih sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan jumlah honor mencapai Rp 750 ribu per orang. “Belum lagi ditingkat dua, ada 6 ribu lebih jumlah desa. Jadi dominan ada di honor pelaksana,” jelasnya.

“Anggaran disusun berdasarkan jumlah 10 kabupaten/kota. Baik untuk memilih gubernur dan kepala daerah di Lotim, Lobar, dan Kota Bima,” imbuh Syamsuddin.

Selain peningkatan honor, lanjut dia, anggaran yang diajukan untuk memenuhi fasilitas pendukung dalam mengawasi pemilu. Seperti dokumentasi, kendaraan operasional, serta menguatkan kapasitas kelembagaan. “Agar penyelenggaraan pilkada nanti hasilnya berkualitas,” tuturnya.

Dia menambahkan, rencananya anggaran itu akan dipergunakan untuk perbaikan pengawasan pilkada. Salah satunya dengan pengawasan berbasis teknologi informasi. Yakni, dengan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara menggunakan CCTV di setiap TPS.

“Tapi batal, karena bisa tiga kali lipat dari anggaran sekarang. Di pusat pun, pengawasan menggunakan CCTV untuk daerah percontohan saja seperti DKI Jakarta dan Jogjakarta,” tandasnya. (ewi/r7/fab/JPG)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top