Commit Pertanyakan Dasar Kajian Luhut Soal Reklamasi Pulau G – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Jabodetabek

Commit Pertanyakan Dasar Kajian Luhut Soal Reklamasi Pulau G

26842_45024_REKLAMASI_HARJAWA-POS_Jawa-Pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Ocean Development and Maritime Civilization Studies (Commit), Muhammad Karim menegaskan, selain melanggar hukum, kebijakan melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta terutama pulau G, juga akan memiskinkan masyarakat pesisir.

“Jika reklamasi diteruskan, ini jelas melanggar hukum dan diperkirakan masalah kemiskinan akan bertambah parah,” kata Karim kepada Fajar.co.id, Rabu (14/9).

Karim juga menyesalkan UU Nomor 27 Tahun 2007 yang direvisi menjdi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dijadikan acuan oleh pemerintah.

“Ini sangat disayangkan. Apalagi UU tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga diabaikan,” tegas Karim.

Alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga mempertanyakan dasar kajian yang dijadikan dasar Kemenko maritim itu apa?

“Apa dasar kajianya, yang saya tahu amdal-nya saja sejak dari awal sudah tidak benar,” tandas Karim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PLN, Biro Hukum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami sudah sampai pada kesimpulan sementara. Tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi karena semua aspek sudah kita dengarkan,” ujar Luhut di kompleks Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top