Dana Otsus Papua Dipertanyakan, Pemerintah Dearah Harus Tanggung Jawab – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Nasional

Dana Otsus Papua Dipertanyakan, Pemerintah Dearah Harus Tanggung Jawab

Misbakhun

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat harus bertanggung jawab terhadap dana otonomi khusus (otsus) yang telah dikucurkan pemerintah pusat.

Pasalnya, selama 14 tahun (2002 hingga 2007) dana otsus belum banyak berkontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Hal disebabkan karena kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta pola pengawasan yang belum efektif.

“Ini akibat pengelolaan dana Otsus yang masih kurang baik dan diduga banyak potensi penyimpangan. Karena itu pemerintah perlu mengevaluasi semua kelemahan penggunaan dana Otsus tersebut. Idealnya, secara lima tahun dilakukan evaluasi,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam diskusi “Mengugat Dana Otsus Papua” yang digelar di Fajar Inside di Lembang 9, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2016).

Misbakhun menjelaskan, melalui Otonomi Khusus bagi Papua, pemerintah pusat telah mengalokasikan puluhan triliun untuk mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena, lanjut politisi Golkar ini, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (Papua dan Papua Barat), pemerintah menggelontorkan dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur total lebih dari Rp 60 triliun.

Untuk tahun anggaran 2016, dana Otsus Papua naik menjadi Rp. 7,7 triliun (untuk Papua sejumlah Rp. 5,4 triliun dan Papua Barat Rp. 2,3 triliun). Tambahan dana juga diberikan untuk infrastruktur provinsi Papua sebesar Rp. 2,2 triliun dan provinsi Papua Barat Rp. 1,1 triliun.

Ironisnya, sejumlah sinyalemen menunjukan bahwa dana Otsus belum dikelola sesuai peruntukannya dan belum memenuhi azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

“Akuntabilitas keuangan Otsus sangat lemah dan menyisakan berbagai persoalan, baik yang berpotensi korupsi maupun merugikan kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Forum Transparasi untuk Anggaran (FITRA) Yenni Sucipto menambahkan, sesuai dengan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dana Otsus yang disetorkan pemerintah untuk pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Temuan BPK menyatakan, dana Otsus ini belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan masyarakat Papua Barat,” kata Yenni.

Hasil audit BPK juga menunjukkan adanya penyimpangan dana Otsus Papua mencapai Rp. 4,12 triliun selama periode 2002- 2010. Dari Rp. 19,12 triliun yang diperiksa, Rp. 4,12 triliun di antaranya menyimpang penggunaannya menurut laporan BPK.

“Nyatanya, penyimpangan dana Otsus tidak pernah ditangani secara serius oleh pemerintah. Tidak heran banyak desakan dari menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan,” papar Yenni.

Menurut Yenni, BPK sendiri kesulitan untuk mengaudit realisasi dana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, persoalannya, apakah pemerintah mempunya keberanian politis untuk mengusut dugaan penyimpangan dana otsus di tangan gubernur, wali kota dan bupati di Papua dan Papua Barat.

Terpisah, anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil mengatakan, strategi pemerintahan Jokowi menjaga Papua tetap menjadi bagian dari NKRI adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

“Upayakan ada kebijakan khusus untuk Papua, yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Ini penting demi NKRI. Jangan sampai seperti Catalan (Spanyol) atau Belfast (Irlandia),” kata Rizal.

Penulis buku “Papua, Otonomi untuk Rakyat” itu menyinggung implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Papua, yang masih jauh dari sempurna. Sejak 2002 sampai 2014, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana otsus untukm Papua sebesar Rp 57 triliun.

Ironisnya, dana yang cukup jumbo itu, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

“Parameternya jelas yaitu IPM (Indeks Prestasi Manusia) dan angka kemiskinan, tidak turun. Jadi harus ditegaskan, Otsus Papua bukan untuk elite,” katanya.

Patut diketahui, berdasarkan data statistik, IPM Papua pada 2002 berada di angka 60,1. Sepuluh tahun kemudian bergerak menjadi lebih dari 5 poin menjadi 65,86. Artinya, kucuran dana otsus memang tidak berpengaruh signifikan.

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top