Reklamasi Pulau G Dilanjutkan, DPR Bakal Panggil Menteri Luhut – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Jabodetabek

Reklamasi Pulau G Dilanjutkan, DPR Bakal Panggil Menteri Luhut

Luhut Binsar Panjaitan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah  politisi DPR terus mengkritisi keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan  melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Apalagi, disebut-sebut keputusan itu tidak disepakati Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang mengeluarkan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, perlu dituntaskan terlebih dahulu segala persoalan di Pulau G jika ingin melanjutkan reklamasi. Terutama soal administrasi, juga hukum.

Terkait hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta beberapa waktu lalu mengabulkan gugatan nelayan dengan membatalkan SK Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga adanya kekuatan hukum tetap.

“Kalau hukum selalu ditabrak dan aturan dilanggar, ini  akan membahayakan. Akan terjadi terus pelanggaran dan jadi jurisprudensi,” tegas Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9).

BACA:  Fadli Zon: Jangan Sampia Rumah Sakit juga Korban

Terkait dengan itu, DPR akan mempertanyakan Luhut terkiat dengan reklamasi tersebut. “Komisi tujuh akan panggil (Luhut),” tegas Fadli Zon.

Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin pemerintahan perlu mengatur irama kebijakan yang diambil kementerian.

Pasalnya,  Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli tegas menolak reklamasi karena banyak persoalan yang dilanggar. Namun setelah diganti, menko yang baru, Luhut malah menyetujuinya.

Menurutnya,  jika kebijakan pemerintah berubah-ubah, akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan investor dari dalam maupun luar negeri. “Berubahnya kebijakan, ini menunjukkan reshuffle kemarin sarat kepentingan politik tertentu. Ini tidak bisa dibodoh-bodohi,” sambung legislator asal Jawa Barat itu. (dna/JPG)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top