Irman Gusman Ditangkap KPK, DPD Perlu Dipertahankan? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Nasional

Irman Gusman Ditangkap KPK, DPD Perlu Dipertahankan?

irman-gusman

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tertangkapnya Irman Gusman oleh Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap mencoreng nama baik Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus.

Kata dia, peristiwa tangkap tangan oleh KPK bagi siapapun merupakan sebuah tragedi yang tidak hanya mencoreng integritas pribadi saja tetapi, merembet kepada institusi sosial termasuk keluarga dan lembaga dimana si pelaku itu bekerja.

Apalagi sekelas pimpinan lembaga tinggi negara seperti DPD. Lucius mengatakan, ketika selama ini salah satu sisi positif yang membuat DPD masih bersinar diantara ketidakjelasan masalah kewenangan mereka, dikarenakan para anggotanya belum tersentuh operasi KPK.

Namun sejak hari ini, sambungnya, ketika berita tentang OTT KPK mencokok anggota DPD, maka anggapan publik segera berubah total. Jika selama ini DPD dipuji berani tampil beda dari DPR yang sekompleks dengannya, maka peristiwa OTT meruntuhkan citra itu.

“DPD ternyata punya wajah bopeng serupa dengan DPR dan jangan-jangan hanya menunggu waktu bagi yang lain untuk dicokok KPK juga,” tuturnya kepada JawaPos.com (Fajar Group), Sabtu (17/9).

Dengan demikian, lanjut pria kelahiran NTT itu, maka hampir merata di lembaga-lembaga tinggi negara, ada figur-figur yang potensial korup dan bermartabat jelek.

Lebih jauh Lucius menuturkan, rekruitmen pemimpin lagi-lagi dalam sorotan. Itu artinya hampir semua lembaga punya kerentanan terhadap perilaku korup. Tingkat ketidakpercayaan publik pada semua lembaga dan berikut pejabatnya hampir pasti sama rendahnya karena merasa bahwa yang ada saat ini di lembaga-lembaga itu juga belum tentu orang bersih tetapi belum ketahuan saja laku buruk dan korupnya.

Dia menambahkan, dengan tertangkapnya ketua DPD yang membuat lembaga itu tercoreng, maka semakin sedikit alasan tersisa untuk mempertahankan DPD.

“Sudah kerja dan fungsi yang tak jelas, figur-figur didalamnya pun hanya mencari peluang untuk korup saja,” tegas Lucius.

Maka, sambungnya, menjadi mudah berbicara soal misalnya amandemen UUD khususnya soal status DPD. “Jika hanya hidup untuk menggerogoti bangsa, maka lebih baik memang mengevaluasi kembali DPD ini agar tak semakin turut merusak sistem demokrasi kita,” pungkas Lucius. (dna/JPG)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top