Uang Suap Irman Gusman untuk Pengurusan Kuota Gula di Impor di Sumbar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

1230x100
Hukum

Uang Suap Irman Gusman untuk Pengurusan Kuota Gula di Impor di Sumbar

BERKUNJUNG : Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menemui Ketua  DPD RI  Ketua DPD RI, Irman Gusman , Rabu (10/8) di Komplek Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.Pertemuan yang berlangsung tertutup ini salah satunya membahas pemotongan anggaran pada lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai utusan daerah tersebut.FOTO :CHARLIE.LOPULUA/INDOPOS

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Ketua DPD RI Irman Gusman. Ia ditangkap bersama tiga orang  lainnya di rumahnya di Jakarta, Jumat (16/9) malam.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, selain Irman, KPK menangkap Direktur Utama CV Semesta Berjaya (CVSB), Xaveriandy Sutanto (XSS) dan istrinya Memi (MMI), serta adiknya Willy Sutanto (WS).

Menurut Agus, tiga orang itu menyambangi rumah Irman pada pukul 22.15 WIB.

“Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB  ketiganya keluar dari rumah Pak IG. Kemudian tim KPK menghampiri ketiganya didalam mobil yang mobilnya di halaman rumah bapak IG,” kata Agus dalam keterangan pers, Sabtu (17/9).

Menurut Agus, tim KPK meminta tolong kepada ajudan Irman untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, penyidik meminta Irman meyerahkan bungkusan yang diduga merupakan pemberian dari Xaverius dan Memi.

BACA:  Saksi Fakta: Kasus dan Tersangka Sama dengan Sebelumnya

“Kemudian sekitar pukul 1 malam, tim membawa Ibu MMI, XSS, WS dan IG ke KPK,” papar Agus.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, KPK menetapkan Irman, Xaverius, dan Memi sebagai tersangka. Dari tangan Irman, KPK menyita uang sebesar Rp 100 juta.

Uang suap diberikan kepada Irman terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog kepada CV SB pada 2016 di Sumatera Barat.

Sebagai penerima, Irman Gusman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

“Sebagai pemberi XXS dan MMI sebagai pemberi. Kepada keduanya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” jelas Agus. (Put/jpg)

loading...
Click to comment
banner advertise
To Top