Anda Dikritik Nih Pak Luhut. Lanjutkan Reklamasi Pantai Acuannya Apa Sih? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Anda Dikritik Nih Pak Luhut. Lanjutkan Reklamasi Pantai Acuannya Apa Sih?

Luhut Binsar Panjaitan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Komisi VII DPR RI menilai keputusan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meneruskan proyek reklamasi Teluk Jakarta merupakan langkah yang dilakukan tanpa didasari kajian ilmiah dan uji publik.

“Keputusan Menko Maritim untuk melanjutkan reklamasi pantai utara terlampau tergesa-gesa, mengingat belum ada perubahan status hukum dan kajian ilmiah yang komprehensif atas proyek tersebut,” ujar anggota Komisi VII Rofi Munawar di komplek parlemen, Jakarta, Senin (19/9).

Menurutnya, reklamasi Teluk Jakarta secara faktual mengancam lingkungan hidup, objek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. Sehingga, menjadi hal yang aneh jika Menko Luhut bersikeras melanjutkan proyek tersebut tanpa ada uji publik dan kajian yang memadai.

“Sebaiknya kajian terkait reklamasi ini diserahkan kepada lembaga independen dan institusi akademik untuk menilai secara utuk kelayakan proyek ini. Diharapkan dari itu, ada solusi yang lebih komprehensif dan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelestarian lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat,” jelas Rofi.

Kebijakan pemerintah terkait reklamasi Teluk Jakarta dapat disebut sebagai infrastructure minded atau kebijakan yang berparadigma semua persoalan dapat diselesaikan dengan pembangunan yang bersifat mega proyek. Seharusnya, pendekatan pembangunan pesisir Pantai Utara Jakarta, Banten, dan Jawa Barat juga dilihat dari sisi ekologis maupun sosiologis.

“Keputusan melanjutkan reklamasi selalu dikompensasi dengan alasan dana besar yang akan didapat dan mega proyek. Padahal di sisi lain telah menyebabkan kerusakan yang lebih besar,” tegas Rofi.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) pada April 2016 lalu telah mengeluarkan surat keputusan terkait pemberian sanksi administrasi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan Pulau C dan D serta G karena dinilai melanggar aturan. Sayangnya, seluruh rekomendasi tidak menjadi dasar dalam keputusan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta oleh Menko Luhut. [wah]

loading...
Click to comment
To Top