Anggap Kasus Impor Gula tidak Masuk Akal, Kuasa Hukum Irman Gusman Pilih Praperadilan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Anggap Kasus Impor Gula tidak Masuk Akal, Kuasa Hukum Irman Gusman Pilih Praperadilan

081748_53894_irman_gusman_ditahan_mif_d

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Para anggota DPD RI yang pro terhadap Irman Gusman berencana akan mengajukan praperadilan atas sangkaan korupsi kuota impor beras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, selain solidaritas juga dianggap dugaan kasus tersebut tidak masuk dalam akal sehat.

Ketua Pansus Tata Tertib (Tatib) DPD RI, Asri Anas mengatakan, praperadilan adalah salah satu masukan pimpinan DPD RI kepada pengacara. Kemudian, para senator ikut mendukung yang hasilnya pengacara IG-pun setuju.

“Semua pihak setuju mengajukan pra pradilan. Saya secara pribadi sepakat dan mendukung karena tahapan dan jalur-jalur hukum itu wajar dan harus dihargai apalagi beberapa kasus yang ditangani KPK kemudian diajukan prapradilan itu menang,” ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (19/9).

Ditegaskan Anas, apapun langkah yang akan diambil, teman-teman anggota DPD hasil konsultasi dengan pimpinan.

“Sama halnya soal adanya isu yang berkembang penggalangan tandatangan untuk penangguhan penahanan. Itu wajar-wajar saja. Karena, itupula dijamin dalam hukum,” imbuhnya.

Kendati demikian, Anas juga menuturkan, langkah strategis yaang harus diambil para senator adalah memisahkan bila IG terkena kasus dugaan korupsi itu secara pribadi, karena apa yang disangkakan tidak ada hubungannya dengan kewenangan.

“Karena kewenangan budgeting Itukan bukan ranah DPD. Satu sisi harus menjaga marwah dan wibawa lembaga. Karena, lembaga ini memiliki komitmen kuat soal pemberantasan korupsi. Artinya kita berusaha untuk membuktikan dan tetap bersih dari apa yang dituduhkan kepada Ketua DPD RU saat ini,” paparnya.

Dia kembali menegaskan, untuk penangguhan penahanan kepada IG itu lumrah dan dijamin oleh hukum. Asalkan IG tidak menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan melakukan perbuatan yang serupa,” tukasnya.

Ditambahkan, anggota DPD RI lainnya, Gusti Ngurah Arya Wedhakarna, kesimpulan tidak masuk akal itu berkat sudah banyaktemuan-temuan baru. Contihnya, tidak ada komunikasi dengan Bulog, bila CV yang bersangkutan itu bukan distributor, tetapi supplier.

“Jadi banyak temuan-temuan baru yang menarik,” tandasnya di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (19/9).

Senator asal Bali itu menuturkan, secara kelembagaan dirinya memberikan dukungan moral dan bantuan hukum. Bahkan dia juga membenarkan, bila telah ada 50 orang lebih kawan-kawan anggota DPD RI mengumpulkan tandatangan untuk menangguhkan penahanan IG.

“Dari hasil komunikais di grup WA sudah terkumpul 50 lebih tandatangan dukungan,” sebutnya.

Sementara, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, AM Fatwa mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan penangguhan penahanan terhadap IG. Meskipun, DPD akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut tuntas kasus suap tersebut.

“Saya sebenarnya tertawa (bila ada penangguhan, red). Yang paling dulu kenal IG ini saya. Dia keluarga Muhammadiyah,” kata Fatwa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/9).

Oleh karenanya, ia mengungkapkan, dalam sidang Panitia Musyawarah (Panmus) nanti, pihaknya akan membicarakan perihal pengganti IG, apakah harus sesuai keterwakilan atau tidak. Ini mengingat, dalam Tatib DPD RI dalam pasal 54 ayat 3 berbunyi ‘bakal calon Ketua dan Wakil Ketua DPD pengganti sesuai keterwakilan wilayah yang sama dengan Ketua dan atau Wakil Ketua DPD yang berhenti’.

“Lihat nanti perubahan iklim dan suasana lain. Kita sih ingin ada kesederhanaan,” tuturnya. (aen/ind)

loading...
Click to comment
To Top