DPR: Ada Ribuan Aliran Dana Bandar Narkoba ke Petinggi Penegak Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

banner-oktober
Nasional

DPR: Ada Ribuan Aliran Dana Bandar Narkoba ke Petinggi Penegak Hukum

Sarifuddin Sudding

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding mengungkap adanya aliran dana dari penjualan narkoba yang sampai ke tangan oknum lembaga penegak hukum. Bahkan dia menyebut, mereka dari lembaga yang bertindak sebagai pemberantas narkoba.

“Saya ingin katakan itu melibatkan oleh institusi penegak hukum dan itu mengambil bagian pemberantasan narkoba,” ujarnya usai menggelar rapat dengan Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).

Suding mengatakan terdapat kurang lebih 5.400 transaksi dari individu maupun dari perusahaan. Dari jaringan itu melibatkan para petinggi lembaga penegak hukum. “Ini yang terlibat bukan kelas biasa tapi melibatkan aparat institusi penegak hukum. Orang-orang yang terlibat adalah petinggi di institusi,” ungkap dia.

Lebih lanjut dia menuturkan,  transasksinya terjadi hampir setiap hari. Bahkan transaksi juga sampai ke luar negeri seperti Tiongkok dan India. Adapun nilai total aliran dana itu terindikasi mencapai Rp 30 triliun yang mengalir ke instansi penegak hukum.

“Tidak mungkin karena terkait uang sekolah, dan itu terindikasi uang narkoba. Ini modus melibatkan banyak pihak dan sudah dikoordinasikan ke bea cukai kemudian invoice fiktif dan tidak ada transaksi sampai 5.400 transaksi. Pemain intinya ada dua orang,” beber Sudding.

Kata dia, sangat mungkin keterlibatan petinggi lembaga penegak hukum itu berkaitan dengan testimoni yang disampaikan terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman. “Tapi tidak secara langsung karena belum terbukti seperti yang dikatakan testimoni Freddy Budiman,” sebut politikus Hanura itu.

Karena indikasi keterlibatan petinggi negara itu, Sudding meminta agar pimpinan rapat komisi III menyurati pimpinan dewan untuk diteruskan ke Presiden terkait laporan PPATK ini. Sebab, akan berbahaya bila dibiarkan.

“Presiden harus memgambil tindakan tegas seperti duerte. Paling tidak harus diumumkan oleh presiden karena kita tidak berharap ketika orang-orang yang kita berikan kepercayaan terlibat dalam peredaran narkoba,” pungkas legislator asal Sulawesi Selatan itu. (dna/JPG)

loading...
Click to comment
Fajar.co
To Top