Damayanti Divonis 4,5 Tahun Penjara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Damayanti Divonis 4,5 Tahun Penjara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti berupa pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan.

Politikus PDI Perjuangan itu dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 8,1 miliar, dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

“Menyatakan terdakwa Damayanti Wisnu Putranti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama,” kata Ketua Majelis Hakim Sumpeno saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/9).

Selain itu, Damayanti diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. JPU menuntut Damayanti dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara itu, majelis hakim tidak sependapat dengan JPU yang menuntut agar hak politik Damayanti dicabut.

Dalam pertimbangannya, Hakim Sigit mengatakan, dalam demokrasi masyarakat dalam pemilihan suara sudah cerdas, sehingga hal tersebut dikembalikan kepada masyarakat.   “Hukuman pejara sudah cukup sebagai pembelajaran,” ujar Hakim Sigit Herman Binaji.

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan memberatkan, Damayanti dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Yang bersangkutan dianggap telah merusak sistem check dan balance antara eksekutif dan legislatif .

“Pertimbangan yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berterus terang. Terdakwa juga merupakan wakil rakyat yang meperjuangkan aspirasi kampung nelayan dan infrastruktur di daerah pemilihannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum,” ujar Hakim Sigit.

Majelis hakim menyatakan Damayanti terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Dalam analisa yuridisnya, majelis menyatakan Damayanti berinisiatif mengumpulkan anggota komisi V DPR lainnya seperti Budi Supriyanto, Fathan, dan Alamuddin Dimyathi Rois untuk bertemu dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku Amran HI Mustary.

Pertemuan tersebut membahas pembagian jatah aspirasi di Maluku beserta fee yang didapatkan para anggota dewan.

Menurut Hakim Baslin, Damayanti juga telah memperkenalkan Budi Supriyanto kepada Abdul Khoir. Selain itu, Damayanti terbukti meminta dua stafnya Julia Prasetyarini dan Dessi A Edwin menagih fee miliknya serta Budi kepada Khoir.

Damayanti dinyatakan terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir sebesar SGD 328 ribu, SGD 404 ribu, dan Rp 1 miliar (setara Rp 8,1 miliar).

Suap itu diberikan melalui perantara Dessi A Edwin dan Julia Prasetyarini. Uang itu diberikan agar Damayanti selaku anggota komisi V DPR menyalurkan program aspirasinya ke dalam proyek pembangunan jalan di Maluku.

Serta, mengupayakan PT WTU sebagai pelaksana proyek tersebut. Atas vonis tersebut, Damayanti menyatakan pikir-pikir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ronal Worotikan juga menyatakan hal serupa. (fajar/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top