Mantan Bupati Buton Akui Beri Rekomendasi IUP ke Nur Alam – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Mantan Bupati Buton Akui Beri Rekomendasi IUP ke Nur Alam

Mantan Bupati Buton Sjafei Kahar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Sjafei mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal rekomendasi IUP yang disampaikan kepada Nur Alam.

“Sebagai bupati tentu ada (rekomendasi kepada Gubernur Sultra),” kata Sjafei di depan gedung KPK, Senin (26/9).

Dalam rekomendasi tersebut, Sjafei menyatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Nur Alam bahwa lahan tersebut merupakan lahan konsesi PT Inco. “Jadi dalam rekomendasi itu menyampaikan, memberitahukan kepada beliau (Nur Alam) bahwa saat itu kontrak karya PT Inco. Itu intinya,” kata dia.

Namun, Sjafei mengaku tidak mengetahui kelanjutan dari rekomendasi yang telah disampaikan pihaknya kepada Nur Alam. Termasuk apakah rekomendasi tersebut digunakan Nur Alam untuk menerbitkan IUP kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) atau PT Billy Indonesia.

“Saya tidak tahu (kenapa Nur Alam berikan IUP kepada PT AHB). Bisa saja PT Inco melepas dan diberikan kepada PT AHB. Saya tidak tahu. Selanjutnya saya tidak tahu lagi,” ujar dia.

Selain mengenai rekomendasi penerbitan IUP, Sjafei mengaku ditanya soal Direktur PT Billy Indonesia dan PT AHB, Widdi Aswindi. Sjafei mengaku mengenal Widdi, namun dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jaringan Suara Indonesia (JSI).

“Saya kenal beliau sebagai Direktur JSI yang survei. Iya ditanya (soal Widdi), saya bilang orangnya JSI,” katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Nur Alam diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).

Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra selama periode 2009-2014.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk mengusut kasus ini, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah empat orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Keempat orang tersebut, yakni, Nur Alam,  pemilik PT Billy Indonesia, Emi Sukiato Lasmon; Direktur PT Billy Indonesia, Widdi Aswindi; dan Kadis ESDM Pemprov Sultra, Burhanuddin. (fajar/jpg)

loading...
Click to comment
To Top