Pakar HTN: Memilih Pemimpin dengan Alasan Agama Bukan SARA – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Pilkada

Pakar HTN: Memilih Pemimpin dengan Alasan Agama Bukan SARA

103314_580918_003047_606835_ahok_HL_2

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf, mengingatkan masyarakat DKI Jakarta yang akan menghadapi pilkada, akan adanya upaya atau eksperimen menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Sayangnya, menurut Asep banyak pihak yang tidak menyadari dan justru mengamini upaya ini.

“Saya melihat nampaknya upaya menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler yang memisahkan antara agama dan kekuasaan, dengan isu bahwa orang yang membicarakan firman Allah yang jelas tertulis dalam Al Quran yang menjadi tuntunan umat Islam, dalam memilih pemimpin dikaitkan dengan SARA. Ini tidak benar karena ini tuntunan yang diwajibkan kepada umat Islam,” ujar Asep ketika dihubungi wartawan, Selasa (27/9).

Pembuat isu ini tambah Asep, jelas telah mengabaikan pasal 29 UUD 1945 dimana tertulis bahwa Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahwa pemeluk agama bebas menjalankan keyakinannya masing-masing. Upaya mengingatkan orang untuk memilih pemimpin yang seiman bukanlah SARA. Pembuat isu ini justru nampaknya ingin memisahkan peran agama dari negara

“Pembuat isu ini jelas ingin memisahkan peran agama dari negara atau sekuler. Padahal dalam UUD jelas tertulis bahwa dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila itu falsafah negara dan bukan dasar negara. Jadi bukanlah SARA kalau di mesjid diingatkan akan tata cara memilih pemimpin yang tertulis dalam Al Quran atau ada himbauan kepada orang Islam memilih pemimpin Islam. Ini sama tidak salahnya jika di gereja dihimbau umat Nasrani memilih pemimpin nasrani, orang Bali yang mayoritas Hindu memilih pemimpin Hindu dan sebagainya,” tegasnya.

Jika hal ini dianggap SARA maka seharusnya logikanya menurut Asep, para pencinta bola yang mendukung keselebasan dari daerah tempatnya berasal adalah  juga sara.

“Jika seperti ini maka orang Surabaya yang mendukung Persebaya, orang Papua yang mendukung Persipura, orang Bandung yang mendukung Persib itu juga sara karena kesebelasan sepak bola juga sangat erat kaitannya dengan suku,” imbuhnya.

Dia mengaku heran jika ada pasangan calon dalam pilkada DKI Jakarta justru mendukung  dan termakan isu ini, dan ada juga yag justru memainkan isu ini untuk kepentingan ambisi pribadinya memenangkan pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Memainkan isu ini jelas Asep adalah upaya yang paling menyesatkan dalam memenangi pilkada DKI Jakarta.

“Jika Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara, maka negara saja tidak boleh meninggalkan agama. Jadi aneh kalau sekarang ada pasangan calon hanya karena ingin menang berupaya agar pemeluk agama meninggalkan agamanya hanya untuk memilih dirinya,” jelasnya lagi.

SARA sendiri menurut Asep jika misalnya seseorang menjelek-jelekkan atau menghina suku agama ras dan antargolongan. UUD 45 dan Pancasila justru memerintahkan rakyat Indonesia untuk beragama dan menjalankan agamanya tersebut. “Lantas dimana unsur menjelek-jelekkannya kalau misalnya agama memberikan tuntunan pada umatnya dalam memilih pemimpin?,” tandasnya.

Asep pun mengingatkan tentang Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan pasal 29 sendiri bahwa segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu besifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar.

Sebelumnya Petahana, Basuki Tjahja Purnama selalu mendengungkan memanfaatkan isu SARA ini untuk  mendapatkan simpati. Dia dalam seetiap kesempatan selalu menolak jika dalam kampanye ada yang mengkait-kaitkan kampanyenya dengan membawa soal sara atau soal etnis dan agamanya. Ahok selalu mengatakan dalam kampanye sebaiknya yang diusung adalah program.

Sebelumnya Cabug Anies Basweda juga berkomitmen untuk tidak memakai isu SARA dalam Pilkada ini. Anies menyebut, Indonesia sebagai negara yang multimajemuk, multiminoritas, dan multibudaya sudah bukan jamannya lagi menggunakan isu SARA untuk memenangkan kompetisi. Sama seperti Ahok, Anies mengajak para pasangan calon untuk lebih mengedepankan kompetensi, gagasan, karya, serta rencana dalam masa kampanye mendatang. “Kita ingin bicaranya tentang kompetensi, gagasan, karya, dan rencana, bukan bicara latar belakang,” tegas Mantan Mentri Pendidikan ini lagi. (fmc)

loading...
Click to comment
To Top