Nur Alam Minta KPK Hentikan Sementara Proses Penyidikan, Ini Alasannya… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Nur Alam Minta KPK Hentikan Sementara Proses Penyidikan, Ini Alasannya…

nur-alam1

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyematan status tersangka yang didapatkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam membuat dirinya melawan dengan melakukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencanyan sidang perdama praperadilan terkait penetapan tersangka Nur Alam itu akan digelar Selasa 4 Oktober 2016 mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Sidang perdana 4 Oktober 2016. Kita sudah terima suratnya,” ujar kuasa hukum Nur Alam, Maqdir Ismail saat dikonfirmasi, Kamis (29/9).

Maqdir pun meminta KPK tidak dulu melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah yang menjerat Nur Alam.

“Artinya mereka harus menghentikan sementara penyidikan kasus Nur Alam sampai ada putusan praperadilan,” ujar Maqdir.

Sementara itu, Humas PN Jakarta Selatan, Made Sutrisna mengatakan, sidang praperadilan Nur Alam melawan KPK akan dipimpin Hakim I Wayan Karya. “Sidangnya tanggal 4 Oktober 2016 dengan Hakim I Wayan Karya,” tutur Made.

Diketahui, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Nur Alam diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).

Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra selama periode 2009-2014.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top