Perhimpunan MTP Desak Usut Pelaku Penyebaran Pornografi Videotron – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Jabodetabek

Perhimpunan MTP Desak Usut Pelaku Penyebaran Pornografi Videotron

videotron-putar-film-bokep

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kejadian menghebohkan tiba-tiba terjadi di daerah Kebayoran Baru, di Jalan Iskandarsyah Raya, Jakarta Selatan, atau tepatnya diseberang kantor Walikota Jakarta Selatan. Tiba-tiba saja adegan tak senonoh yang  tayang di videotrone dekat rumah ibadah itu, membuat kaget para pengguna jalan.

Isu ini bahkan kemudian menjadi trending topic di dunia maya. Walhasil, kehebohan ini bukan hanya terjadi pada pengguna jalan yang melintas di tempat kejadian, tetapi juga masyarakat secara umum. Pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan, terus melakukan penyelidikan dan mengecek kasus ini.

Atas kejadian ini, Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) menyesalkan munculnya muatan pornografi berat ini hadir di muka umum. Pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut pelaku penyebarannya sesuai Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

UU 44/2008 tentang pornografi tegas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

“Muatan di videotron yang tayang sekitar pukul 12.35 hingga pukul 14.00 WIB tersebut potensial memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat dalam bentuk gambar bergerak (audio-visual),” jelas Ketua Perhimpunan MTP Azimah Subagijo melalui rilise yang diterima redaksi Fajar.co.id.

Lebih jauh, muatan videotron tersebut potensial melanggar Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 khususnya mengenai larangan menyiarkan pornografi yang secara eksplisit. Sehingga potensial terancam hukuman pidana sesuai Pasal 29 yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda dari ratusan juta hingga milyaran rupiah.

Sementara itu, kepada masyarakat yang mengetahui adanya peredaran pornografi di lingkungannya, Azimah menghimbau untuk dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi,  dan jangan malah terlibat menjadi penyebar atau pengguna pornografi.

Diungkapkan, peran serta masyarakat yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara melaporkan pelanggaran UU Pornografi ke aparat hukum,  melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. (Fajar/Rls)

loading...
Click to comment
To Top