Dugaan Korupsi Proyek e-KTP, KPK Bakal Panggil Mantan Mendagri – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Dugaan Korupsi Proyek e-KTP, KPK Bakal Panggil Mantan Mendagri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Pemanggilan Gamawan menyusul penetapan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Sitmorang, Sabtu (1/10). Meski tak secara gamblang mengungkap secara gamblang, Saut menyebut penyidik telah memiliki jadwal pemeriksaan Gamawan.

“Mereka sudah punya schedule lah. Tapi makin cepat makin bagus,” kata Saut saat ditemui di Senayan, Jakarta.

Saut kemudian mengatakan bakal mendalami nyanyian mantan Anggota DPR M Nazaruddin yang menyebut sejumlah pihak ikut terseret dalam kasus e-KTP. Namun, mantan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu pantang menyebut nama-nama yang diungkap Nazaruddin kepada penyidik.

“Penyidik kita pasti melihat, paham betul linknya ke siapa-siapa. Dan ini saya pikir publik aja tahu, kok,” tutur Saut.

KPK telah memeriksa Nazaruddin sebagai saksi kasus e-KTP selama tiga hari berturut-turut. Pemeriksaan dilakukan sejak 27 hingga 29 September lalu.

Usai diperiksa, Nazaruddin kembali menyebut nama mantan Ketua DPR Setya Novanto turut menerima fee dalam proyek pengadaan e-KTP. Selain itu, mantan bendahara umum Partai Demokrat juga menyebut Gamawan Fauzi menerima fee sebesar USD 2,5 juta melalui adiknya.

Dalam kasus ini, Irman selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dukcapil Kemendgari atau Dirjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama kawan-kawan dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan e-KTP. Sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2 triliun.

Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012. Disebutkan total nilai proyek e-KTP sebesar Rp 6 triliun.

Atas perbuatannya, Irman disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka dalam kasus ini. Penyidikan kasus e-KTP ini telah berjalan selama lebih dari dua tahun.

Namun, hingga saat ini Sugiharto juga belum ditahan karena sakit. (Fajar/jpg)

Click to comment
To Top