Pemerintah Tidak Salah di Kasus Pelanggaran HAM 1965 – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Pemerintah Tidak Salah di Kasus Pelanggaran HAM 1965

wiranto

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Upaya penumpasan gerakan pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah tidak bisa disalahkan.

Dia menuturkan, tidak dapat disalahkannya pemerintah dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1965-1966 merupakan hasil diskusi cukup panjang oleh tim gabungan.

Tim itu terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Komnnas HAM, TNI, Polri, pakar hukum dan masyarakat. Hasilnya disimpulkan negara tidak bersalah terhadap dugaan pelanggaran HAM terhadap anggota dan simpatisan PKI.

Menurut dia dugaan pelanggaran HAM itu dilakukan pada saat itu negara dalam keadaan bahaya. Sehingga tindakan yang harus dilakukan adalah penyelamatan.

“Untuk kondisi darurat dapat dibenarkan secara hukum,” ujar Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Sabtu (1/10).

Lebih jauh mantan Panglima ABRI mengugkapkan, melalui konsultasi dan koordinasi bedah kasus antara penyelidik Komnas HA dan penyidik Kejaksaan Agung ternyata menemui hambatan yuridis, terutama yang menyangkut memenuhan alat bukti.

Dia menyebutkan terdapat kesulitan untuk membuktikan negara telah melakukan pelanggaran HAM massal tersebut.

Oleh sebab itu, Wiranto mengaku pemerintah akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia. “Agar di masa kini dan masa depan peristiwa semacam itu tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya pada 13 November 2015 lalu, Ketua Hakim Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) Zak Yacoobh menyatakan, Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966.

Adapun 10 kejahatan HAM berat itu adalah pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.

Yacoob mengungkapkan kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan negara kepada masyarakat Indonesia dengan sistematis diam-diam tapi meluas.

Sementara dugaan pelanggaran HAM massal pada 1965-1966 disebut tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Amnesty Internasional mencatat jumlah orang yang dibunuh dalam peristiwa itu 500.000. Laksamana Sudomo Panglima Kopkamtib juga menyebut jumlah korban 450.000-500.000.

Jumlah yang lebih banyak dikatakan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, yakni jumlah korban tewas dalam pembunuhan massal tahun 1965-1966 mencapai 3 juta. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top