Ini Alasan KPK Terima Vonis Damayanti – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Ini Alasan KPK Terima Vonis Damayanti

Damayanti Wisnu Putranti

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima vonis hakim terhadap mantan Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.

Terdakwa penerima suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu divonis dengan hukuman penjara selama empat tahun dan enam bulan.

“Kemarin sudah ada list dari pimpinan kita tidak banding,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ronald F Worotikan saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/10).

Jaksa Ronald mengatakan, pertimbangan JPU terhadap perbuatan Damayanti sudah banyak masuk ke dalam putusan itu hakim. Selain itu, hukuman pidana yang diberikan kepada Damayanti sudah memenuhi dua pertiga dari tuntutan JPU. “Kemudian dendanya juga sudah sesuai jadi itu pertimbangannya,” papar Ronald.

Ronald menambahkan, JPU juga tidak mempermasalahkan putusan hakim yang tidak mencabut hak politik politikus PDI Perjuangan tersebut.

“Memang kesepakatannya untuk masalah hak politik kami tidak mengajukan banding, karena ini terkait juga posisi Damayanti sebagai justice collaborator,” pungkasnya.

Majelis Hakim menjatuhi hukuman kepada Damayanti dengan pidana penjara empat tahun enam bulan pada 26 September 2016. Majelis juga menjatuhi denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Damayanti. Namun, majelis tak mencabut hak politik Damayanti dalam pemilihan jabatan publik.

Damayanti dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait proyek‎ jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Majelis menyatakan Damayanti terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat ke-1 KUHP.

‎Adapun vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut Damayanti dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut agar Majelis mencabut hak politik Damayanti untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Damayanti juga ditetapkan sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum membongkar kejahatan pelaku lain. (Fajar/jpg)

loading...
Click to comment
To Top