CBC: OJK Lembaga Terbaik Merespon Tax Amnesty – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ekonomi & Bisnis

CBC: OJK Lembaga Terbaik Merespon Tax Amnesty

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Nilai pernyataan harta dari Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) menembus Rp 3.621 triliun dengan perolehan uang tebusan mencapai Rp 89,2 triliun.

Hal itu sesuai dengan data dashboard Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Senin (3/10/2016).

Adapun rincian pernyataan harta, berasal dari deklarasi di dalam negeri Rp 2.533 triliun. Kemudian Rp 951 triliun berasal dari deklarasi harta di luar negeri. Sementara repatriasi sebesar Rp 137 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 76,6 triliun berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Non UMKM, sebesar Rp 9,7 triliun dari WP Badan Non UMKM, dan dari WP Orang Pribadi UMKM Rp 2,64 triliun, dan WP Badan UMKM Rp 260 miliar.

Kemudian uang tebusan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) mencapai Rp 97,2 triliun. Terdiri dari pembayaran tebusan Rp 93,7 triliun, pembayaran bukti permulaan (bukper) Rp 354 miliar, dan pembayaran tunggakan Rp 3,06 triliun.

Hasil tax amnesty diatas, berdasarkan hasil penelitian Center for Banking Crisis (CBC) , lembaga yang paling cepat merespon sehingga  tercapainya angka tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak), dan Bank Indonesia.

“Penelitian yang kami lakukan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh ketiga lembaga tersebut dalam korelasinya terhadap berhasilnya pencapaian tax amnesty tahap pertama,” ujar Presiden Direktur CBC Ahmad Deni Daruri, Selasa (4/10).

Menurut Deni, Lembaga OJK merupakan lembaga yang tercepat pertama merespon undang-undang tax amnesty.

Beberapa hari setelah disetujui undang-undang tax amnesti 28 Juni 2016, OJK telah membuat tim sosialisasi undang-undang tax amnesty dengan membuat surat edaran keseluruh perbankan di Indonesia dan semua Eminten di Pasar Modal.

Dari beberapa aturan yang dibuat lembaga tersebut, OJK diantaranya mengeluarkan aturan No. 26/POJK.04/2016 tentang Investasi di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

“Penerbitan aturan ini memberikan landasan hukum yang kokoh serta mampu menjawab beberapa concern masyarakat tentang produk investasi di pasar modal sebagai pelaksanaan undang undang pengampunan pajak,” paparnya.

Sementara, lembaga terbaik ketiga setelah OJK dan Kementerian Keuangan adalah Bank Indonesia, ini disebabkan karena independensi yang kuat dari Bank Indonesia menyebabkan lambatnya merespon dan berkoordinasi  dengan OJK dan Kementerian Keuangan.

“Kami mengapresiasi ketiga lembaga tersebut telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan tax amnesty dan tentunya Presiden Jokowi,” paparnya.

Click to comment
To Top