Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Konsultan Belanda dan Indonesia Pernah Berdebat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Konsultan Belanda dan Indonesia Pernah Berdebat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Masalah reklamasi Teluk Jakarta ternyata sudah terlihat sejak tahun 2013 silam. Saat diskusi yang digelar pemerintah dengan melibatkan konsultan dari Belanda dan Indonesia, terungkap orentasi pengembangan jika Teluk Jakarta di reklamasi. Konsultan Belanad mendorong reklamasi 17 pulau untuk kepentingan swasta atau private sector. Sedangkan kelompok ahli Indonesia menyatakan reklamasi harus dilakukan untuk kepentingan publik. Perbedaan itu menjadi sangat meruncing.

Begitu diungkap Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim. Dikatakan, dari dua pendapat itu, Emil menegaskan bahwa Wantimpres lebih setuju reklamasi untuk kepentingan publik seperti yang dipaparkan ahli dari Indonesia.

“Kedua kelompok berbeda pendapat tajam dan lahir pendapat Dewan Pertimbangan Presiden yang cenderung berpihak ke ahli Indonesia,” ujar Emil saat diskusi publik berjudul “Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat dan Efeknya” di kantor KPK, Selasa (4/10).

Menurut Jessica, kelompok ahli Indonesia menyatakan, Teluk Jakarta perlu  menjadi tempat perhimpunan air tawar yang diprediksi akan mengalami kelangkaan pada 2045.

Selain itu, Jakarta sebagai ibu kota negara memerlukan lahan lebih luas yang dapat diperoleh dari reklamasi. Kebutuhan lahan juga dirasa perlu untuk menunjang Pelabuhan Tanjung Priok.

“Terakhir ke nelayan-nelayan yang punya akses ke laut. Teluk Jakarta jadi sumber air minum, dan air irigasi untuk Pulau Jawa,” katanya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu maka konsep ahli Indonesia lebih disukai dibanding Belanda yang berpihak ke private sector.

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup  itu menilai kelompok Belanda beralasan menghendaki pembangunan waduk di pinggir Jakarta.

Menurutnya, pembangunan itu justru menghambat aliran air dari Jakarta tidak mengalir ke laut. Selain itu, pihaknya juga keberatan jika pembangunan pulau reklamasi dilakukan dengan mengeruk pasir dan batu di luar Jakarta. Hal ini akan merusak lokasi lainnya.

“Konsep ini menghendaki lahan pasir batu dari luar Jakarta sehingga merusak tempat lain,” paparnya.

Menurut Emil, Wantimpres sudah menyampaikan hasil diskusi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.Bahkan, ketika permasalahan reklamasi mencuat, Emil juga sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo.(fajar/jpnn)

Click to comment
To Top