Ini Kronologis Kasus Suap Maxpower, Standard Chartered dan Pejabat Indonesia – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Ini Kronologis Kasus Suap Maxpower, Standard Chartered dan Pejabat Indonesia

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Dugaan suap perusahaan asal Amerika Serikat, Maxpower, kepada pejabat Indonesia kian terang benderang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir dugaan tersebut melibatkan uang yang bernilai besar.

“Info yang kami dapatkan dari otoritas Amerika itu adalah melibatkan penyelenggara publik dan nilainya besar dan jadi kewenangan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/10).

Menurut Syarif, otoritas di Amerika Serikat (AS) mulai meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus ini.

Bahkan otoritas itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak KPK.

“Sebagian penyelidik dan penyidik KPK diminta keterangan,” ujar mantan Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut.

Dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang pun berencana akan berkunjung ke Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika Serikat.

Dalam kunjungan itu, KPK dan FBI berkomitmen untuk mempererat kerja sama dalam pemberantasan korupsi yang bisa saja lintas negara.

Namun untuk saat ini, Syarif belum bisa menentukan apakah kasus ini nantinya akan diinvestigasi bersama antara AS dan Indonesia.

“Kita belum teliti,” tuturnya.

Diketahui, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menginvestigasi Standard Chartered PLC atas dugaan penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia.

Internal audit yang dilakukan terhadap Maxpower Group, kontraktor pembangunan pembangkit  listrik di Asia Tenggara.

Audit itu  menunjukan adanya kemungkinan praktik suap jutaan dolar AS dan pelanggaran hukum lain.

Standard Charterd membeli saham Maxpower pada 2012 dan pada 2015 menguasai saham mayoritas setelah menyuntikkan dana tunai sebesar USD60 juta.

Sehingga total investasi Maxpower sebesar USD143 juta.

Salinan dokumen hasil audit yang diperoleh The Wall Street Journal, mengungkapkan eksekutif Maxpower bekerja di Standard Chartered hingga tahun lalu.

Standard Chartered menempatkan tiga wakilnya di manajemen Maxpower.

Sumber Wall Street Journal menyebutkan, penyelidikan Departemen Kehakiman AS mengarah pada dugaan adanya pelanggaran undang-undang antikorupsi.

Eksekutif Maxpower diduga memfasilitasi penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik dan melicinkan bisnisnya dengan pejabat energi di Indonesia.

Kejaksaan AS tengah mencari bukti pembiaran yang dilakukan Standard Chartered atas kegiatan yang melanggar hukum itu.

Investigasi dilakukan untuk mendapatkan bukti pelanggaran Standard Chartered dan eksekutifnya, Bill Winters, yang dipekerjakan untuk membersihkan neraca, tata kelola,dan budaya bank.

Hasil audit internal Maxpower pada 2015 mengindikasikan adanya pembayaran di muka secara tunai dengan nilai lebih dari USD750 ribu pada 2014 dan awal 2015.

Pada Desember 2015, pengacara Sidley Austin LLP, yang dikontrak untuk mempelajari hasil audit, menemukan indikasi kuat pegawai Maxpower membayar secara tidak wajar kepada pejabat Indonesia dan sejumlah pihak lain, setidaknya  sejak 2012 hingga akhir 2015.

Menurut hasil kajian Sidley Austin, pembayaran itu sebagian besar untuk mendapatkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia.

Dari sana ditemukan sejumlah pembayaran itu didanai dengan pembayaran tunai di muka atas permintaan tiga pendiri MAXpower dan dua pegawainya. (Fajar/Jpg)

loading...
Click to comment
To Top