Hotman Paris Diminta Baca Secara Keseluruhan Putusan MK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Kriminal

Hotman Paris Diminta Baca Secara Keseluruhan Putusan MK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tanggapan Hotman Paris Hutapea terkait alat bukti CCTV dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dinilai keliru. Hal itu dikatakan Advokad Nadia Saphira dari Kantor Pengacara Lucas & Partners.

Hotman mengaitkan barang bukti CCTV kasus Mirna dengan Putusan MK Nomor 20/PUU_XIV/2016 tanggal 7 September 2016. Nadia menilai, kasus pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso jelas berbeda dengan perkara rekaman Setya Novanto.

Dia pun meminta Hotman untuk membaca Putusan MK tersebut secara menyeluruh supaya jelas. “Jika suatu putusan dibaca sebagian saja, tentu akan menghasilkan penafsiran yang keliru dan pemahaman hukum yang sesat,” kata Nadia di Jakarta, Sabtu (8/10).

Putusan MK tersebut, kata dia, bertujuan membatasi dipergunakannya informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam suatu perkara jika perolehannya melanggar hak asasi dan privasi seseorang.

Nadia menjelaskan, dasar permohonan uji materi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berawal dari rekaman pembicaraan yang dilakukan secara melawan hukum, melanggar privasi, dan melanggar hak asasi seseorang. Namun, rekaman itu dijadikan alat bukti untuk mengkriminalisasi Novanto.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kata dia, secara garis besar mengatakan penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.

Menurut Nadia, kasus pembunuhan Mirna jelas sangat berbeda substansinya dengan perkara Novanto yang dijadikan rujukan Hotman Paris. Sebab, CCTV di Cafe Olivier dalam kasus Mirna bersifat publik sehingga tidak melanggar hak privasi maupun hak asasi siapa pun.

“Oleh karenanya, CCTV tersebut jelas merupakan alat bukti yang sah dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim pada perkara pembunuhan Mirna,” jelas dia.

Sebelumnya, Hotman menyatakan rekaman CCTV kasus Jessica menjadi tidak sah sebagai alat bukti. Alasannya, rekaman baru sah sebagai alat bukti apabila rekaman dibuat atas permintaan penegak hukum. Itu merujuk Putusan MK Nomor 20/PUU_XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

Hotman pun berpendapat tidak sah kesaksian dari para ahli psikolog, ahli racun, ahli digital yang memberikan kesaksian atas isi CCTV di Cafe Oliviar itu.

Bahkan, Hotman mengancam bakal membubarkan MK jika majelis hakim yang memproses Jessica tidak mematuhi Putusan MK. Apalagi, ada oknum Komisi Yudisial (KY) berpendapat Putusan MK bersifat final tapi tidak mengikat.

“Wah kalau Putusan MK tidak mengikat atau boleh tidak dipatuhi, maka bukankah sebaiknya MK harus dibubarin! Untuk apa kalau putusannya tidak mengikat,” tandasnya. (Fajar/JPG)

Click to comment
To Top