KPK Segera Rampungkan Kajian Kenaikan Dana Parpol – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Politik

KPK Segera Rampungkan Kajian Kenaikan Dana Parpol

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kenaikan dana partai politik (parpol) saat ini masuk dalam tahap finalisasi pengkajian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menilai eskalasi dana tersebut berpotensi menjadi sumber korupsi di parpol.

Adapun kajian ini juga dalam rangka merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian secara komprehensif terhadap kenaikan dana ini.

“Dana parpol ini sedang kami kaji. Tidak akan lama lagi selesai,” katanya dilansir INDOPOS (Fajar Group) di Jakarta, Jumat (7/10).

Lebih lanjut ia menyebut bahwa perlu dukungan pihak-pihak terkait dalam merevisi PP No 5/2009. Sebab, tujuan dari penganuliran aturan ini untuk mencegah dan mengurangi praktek korupsi oleh parpol.

Ini terutama oleh para kader parpol yang berperan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap KPK ini, lanjut Laode, mendapat dampak positif, khususnya dari legislatif.

Mereka mendukung penuh kajian KPK untuk revisi regulasi. Hal tersebut terjadi usai pihaknya memberi penjelasan singkat mengenai ketentun-ketentuan yang akan jadi acuan perubahan PP No 5/2009 itu ke DPR. “Waktu konsultasi dengan DPR, mereka sebagian besar setuju,” ujarnya.

Selain ke legislatif, KPK juga telah mengkomunikasikan kajian ini kepada pihak lain seperti ahli hukum tata negara, pidana khusus sampai ahli pidana korupsi. Semua dilakukan guna menyempurnakan kajian yang tengah dilakukan lembaga rasuah ini.

Kenaikan dana parpol memang menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Tak hanya KPK dan DPR, pemerintah sebagai regulator juga unjuk bicara. Misalnya saja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa kenaikan dana tersebut membutuhkan payung hukum.  Ini khususnya untuk mengatur ketentuan dan alokasinya.

“Yang penting aturannya, payung hukumnya, kami juga sudah konsultasi dengan KPK, dengan BPK, tidak ada masalah sepanjang keuangan negara ada. Tapi fungsi kontrolnya nanti akan diperkuat,” ujarnya.

Peranan kontrol kuat itu juga akan dibahas, contohnya jika seseorang maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau ikut dalam pemilihan kepala daerah. Jika ketahuan melakukan politik uang maka namanya bisa langsung dicoret dari daftar pasangan calon pada pilkada itu.

Adapun untuk sementara ini, pemerintah tak dapat menambah dana untuk Parpol, sebab semua sektor tengah menstabilkan keuangan negara. Perlu waktu yang tak sebentar untuk membuat perekonomian menjadi stabil, sehingga akomodasi kenaikan dana belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Hanya tahun ini negara sedang konsolidasi menstabilkan perekonomian, ya belum bisa tahun ini, belum bisa tahun depan,” ujar dia.

Yang jelas, kesepakatan eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyesuaian peraturan untuk kenaikan itu sudah didapat. Tjahjo juga menegaskan bahwa Kementerian yang ia pimpin sudah bekerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Ini terutama untuk memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan partai politik. Sejauh ini juga belum ada pembahasan mengenai besaran kenaikan dana bantuan untuk partai politik. (Fajar/JPG)

Click to comment
To Top