TERLALU!!! Uang Kuliah Anak Nur Alam pun Disita KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

TERLALU!!! Uang Kuliah Anak Nur Alam pun Disita KPK

maqdir-ismail

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sidang lanjutan gugatan Praperadilan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam kembali digelar. Sidang keempat ini masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli, Jum’at (7/10). Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menghadirkan dua orang saksi, yakni Adnan Pasalija dan Anak Agung Oka Mahendra.

Selain masih berkutat pada proses penetapan tersangka, dalam sidang ini juga kuasa hukum Nur Alam, Maqdir Ismail mempertanyakan status Novel Baswedan dan sejumlah barang yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat proses penggeledahan di Kendari maupun Jakarta.

Usai proses persidangan, Maqdir Ismail kepada sejumlah media menyayangkan sikap penyidik KPK yang melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang-barang yang sesungguhnya sangat tidak ada kaitannya dengan kasus penyalahgunaan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Nur Alam.

“Barang-barang, benda-benda yang tidak ada urusannya dengan dugaan pelanggaran pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah, makanya itu yang saya tanya kepada para ahli tadi. Kan KUHAP itu tegas betul mana barang yang bisa disita dan tidak boleh disita. Seharusnya ini tidak perlu menunggu pemeriksaan dari mereka terlebih dahulu. Ini kan dari awal barang itu kita sudah tanya dari mana dan kapan diperoleh kan mestinya seperti itu,” ungkap Maqdir Ismail.

Maqdir membeberkan barang-barang yang disita yang tidak ada kaitannya sama sekali dua diantaranya yakni satu unit rumah dan rekening. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh penyidik KPK sudah menciderai hak asasi Nur Alam. Dirinya pun mempertanyakan bagaimana perasaat KPK jika hal itu terjadi pada mereka.

“Yang dilakukan KPK saat ini semua barang disita dulu, soal lain itu urusan belakang. Ini kan yang tidak benar. Misalnya ada rumah yang tidak ada kaitannya. Rumah itukan apa urusannya. Itu kan sudah menciderai hak asasi orang,” tegasnya.

“Saya kira teman-teman di KPK juga tidak mau kalau barang-barangnya disita. Saya kira penyitaan-penyitaan seperti ini tidak boleh dilakukan. Karena bagaimanapun juga putusan MK tegas betul terhadap penyitaan-penyitaan itu menjadi kewenangan praperadilan mengenai sah dan tidaknya,” sambungnya.

Yang lebih disayangkan lagi adalah mengenai rekening yang disita dan diblokir oleh KPK. Apalagi yang disita bukan hanya rekening milik Nur Alam, tetapi rekening keluarga hingga rekening untuk pembayaran kuliah anak Nur Alam pun tak luput dari penyidik KPK dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan. Padahal sudah sangat jelas dalam Undang-Undang KPK tidak diatur secara tegas bagaimana soal penyitaan ini.

“Makanya tadi kami kembali tanyakan mengenai penyitaan-penyitaan ini dihubungkan dengan KUHAP. Termasuk rekening juga disita dan diblokir. Itu yang pasti betul ada uang Rp 100 juta untuk bayar kuliah anak Nur Alam itu disita. Apa urusanya? Lagian uang itu kapan diperoleh sampai harus disita? Ini kan tidak benar cara-cara penindakan hukum seperti ini,” tutup pengacara yang pernah mengalahkan KPK dalam gugatan Praperadilan saat mendampingi Jenderal Budi Gunawan beberapa waktu lalu. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
To Top