Bang Uchok Minta Kapolri Klarifikasi Isu Setoran – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Bang Uchok Minta Kapolri Klarifikasi Isu Setoran

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian jangan cuma menindak jajaran polisi berpangkat bintara yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli).

Oknum Polri pada level perwira pertama, menengah maupun tinggi, kalau terbukti pungli menurut Uchok, harusnya ditindak juga.

“Pelaku pungli menurut saya, bukan cuma jajaran bintara Polri, juga yang di atas-atasnya. Tidak adil kalau yang ditindak itu cuma para bintara, sementara para perwira yang ikut menikmati praktik pungli tidak ditindak,” kata Uchok, di Jakarta, Rabu (19/20).

Karena itu, dia minta Kapolri melakukan klarifikasi isu bahwa selama ini ada sistem setoran berjenjang di tubuh kepolisian. “Kalau ini benar maka harus ada tindakan terhadap para perwira,” pinta Uchok.

Menurut Uchok, jika pungli hanya dilakukan jajaran bintara, seharusnya anggota Polri yang kaya raya adalah bintara.

“Logikanya, kalau hanya bintara yang pungli dan tidak ada sistem setoran, tentu anggota Polri yang kaya itu para bintara. Tapi faktanya, kan tidak seperti itu. Lagi pula kalau hanya bintara yang bisa melakukan pungli, karena cuma bintara saja yang banyak ditindak maka saya yakin tidak ada polisi yang mau jadi perwira,” imbuhnya.

Selain itu, Uchok mengkritisi kebijakan Polri menaikan insentif bagi anggotanya sejak tahun 2016 sebesar Rp 20.000 per lembar surat tilang dari sebelumnya Rp 10.000. Sebab menurut dia, sepertinya tidak efektif untuk menghilangkan pungli di jajaran Polantas.

“Sekarang tentu jadi pertanyaan kenapa hal itu tidak efektif? Apakah karena memang kultur pungli yang sudah berurat-berakar sehingga insetif tidak ada pengaruhnya atau memang insentif tersebut tidak sampai kepada anggota di lapangan yang seharusnya menikmati, membuat anggota terus melakukan pungli di jalan atau ada faktor lainnya?,” tanya dia.

Terakhir, Uchok mempertanyakan alasan Polri melakukan operasi tangkap tangan pungli di Kementerian Perhubungan.

“Mestinya, jangan kantor orang dulu yang di-OTT, sementara kantor sendiri masih berantakan dengan pungli. Langkah seperti ini kan jadi bahan tertawaan masyarakat,” (Fajar)

Click to comment
To Top