Djan Faridz Gugat Lagi SK PPP Romi, Ini Kata Menkumham – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Djan Faridz Gugat Lagi SK PPP Romi, Ini Kata Menkumham

Yasonna H Laoly

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku sedang mengkaji permintaan Djan Farid terkait gugatan SK Kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan M Romahurmuziy.

Menurutnya, Djan menyampaikan pendapat dari mantan hakim konstitusi dan analisis baru dari sejumlah pakar. Dia membantah, mengkaji permintaan Djan itu berbau politis.

“Nggak ada karena politik. Ini kan tiba-tiba dia masukin. Masa saya bilang, eh nggak laku lagi nih. Nggak bisa dong kalau dia bilang saya ada novum baru nih,”  ujar Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10).

Lagipula, kata dia, SK Kepengurusan Romy yang dikeluarkan beberapa waktu lalu tengah digugat ke PTUN. “Sudah kalah, banding lagi dia. Ya, kita tunggu lah. Kita ini ‎selalu melihat dari perspektif yuridisnya. Nggak ada politik,” tegas politikus PDIP itu.

Dia membantah sikapnya itu karena adanya lobi politik antara PDIP dengan PPP kubu Djan Faridz seperti Dimyati Natakusumah.

Yasonna menegaskan, posisinya sebagai menteri tidak berkaitan dengan partai. Begitupula terhadap kebijakan yang diambil. “Aku menteri. Saya nggak mau campur urusan itu (DPP). Urusan saya urusan itu (yuridis) aja,” ujarnya.

Meski demikian, dia tidak menampik kemungkinan SK Kepengurusan Djan disahkan usai melakukan kajian. Semua kemungkinan, katanya, masih terbuka.

‎”Ditolak juga terbuka kemungkinan, tidak dikabulkan juga, tergantung fakta hukumnya, dokumen yuridisnya, alasan yuridisnya,” tutur Yasonna.

Apakah keputusannya akan dikeluarkan sebelum masa kampanye? “Ya kita lihat dulu,” jawabnya.

Yang pasti, Yasonna mengaku, anggota tim sebagian sedang tidak ada di tempat. Misalnya Direktur Tata Negara Kemenkumham yang tengah berada di Malang. “Jadi masih dibawa tingkat subdit yang mengkaji, nanti kita bawa, angkat ke atas,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly sebelumnya mengaku tidak bisa menjalankan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kepengurusan Djan Faridz.

Yasonna beralasan, penyelesaian dualisme di PPP sebaiknya tidak diselesaikan melalui langkah hukum. Selain itu, dia juga mengaku masih ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi oleh kubu Djan Faridz. Namun, dia tidak menyebutkan syarat-syarat yang dimaksud. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top