Ini Alasan Agus Yudhoyono Ogah Lakukan Kontrak Politik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Ini Alasan Agus Yudhoyono Ogah Lakukan Kontrak Politik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, calon Gubernur DKI Jakarta  Agus Harimurti Yudhoyono yang tidak ingin melakukan kontrak politik terhadap warga Jakarta bukan tanpa alasan.

Menurut Eddy, Agus tidak ingin terikat kepada kontrak politik tersebut pada saat menjalankan tugas jika dipercaya menjadi Gubernur DKI Jakarta nanti.

“Biarkan Mas Agus ini menjalankan kegiatannya, kebijakannya sesuai apa yang dirasakan masyarakat Jakarta,” ujar Eddy di Kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta, Rabu (19/10).

Eddy menambahkan, kontrak politik itu sebenarnya dilakukan pada saat orang tersebut dipilih dan diambil sumpahnya pada saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, adanya kontrak politik ke beberapa warga seperti yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sepatutnya tidak perlu dilakukan.

Selain itu Eddy juga mengeluhkan, kontrak politik yang sebelumnya dilakukan para kepala daerah tapi nyatanya tidak pernah dilaksanakan. Hal itu malah menjadi contoh buruk adanya kontrak politik.

“Itu (kontrak politik) juga banyak yang tidak dijalankan, tidak bisa dilaksanakan, dan tidak bisa dituntut balik,” pungkasnya.

Sebelumnya, calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan tidak ingin membuat kontrak politik selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Agus menegaskan bahwa dirinya menghindari janji-janji dalam bentuk kontrak politik. Kontrak politik, bagi Agus, dilakukan terhadap semua warga Jakarta. Kontrak politik tak bisa hanya kepada sebagian warga Jakarta.

Komitmen Agus ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, kontrak politik dengan sebagian warga menimbulkan kerawanan saat kontrak politik antara satu dan lainnya bertentangan.

Sekadar informasi, Anies Baswedan pada saat mengunjungi warga Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara beberapa waktu lalu menandatangani kontrak politik yang disodorkan warga. Salah satu poin pokok dalam kontrak politik itu adalah melegalisasi kampung yang dianggap ilegal. (Fajar/JPG)

Click to comment
To Top