La Ode Ida Sebut Pemilihan Rektor Mirip Pilkada – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

La Ode Ida Sebut Pemilihan Rektor Mirip Pilkada

La Ode Ida

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Perguruan Tinggi (PT) seyogianya jadi teladan moralitas, integritas dan administrasi. Sebab kata Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), La Ode Ida, PT merupakan sumber kader pengelola negara mulai dari lapis bawah sampai kepada pimpinan tertinggi negara.

“Tapi harapan tersebut kini mulai diragukan karena proses pemilihan Rektor mirip pilkada yang ditandai dengan memobilisasi dukungan dari jajaran anggota Senat akademik, pengaturan pejabat di kampus untuk mengamankan kepentingan subyektif-materi dari pimpinan kampus, sampai dengan aroma tak sedap dalam memperoleh dukungan suara signifikan,” kata Ida, di Jakarta, Rabu (19/10).

Bahkan lanjut Ida, ada PT mengobral ijazah kepada peserta didik mulai dari program S1, S2 dan S3 dalam sistem kelas jauh dan juga eksekutif yang hanya diikuti oleh para pejabat dari berbagai daerah atau orang yang berduit.

“Ujung-ujungnya, terjadi obral ijazah sebagai upaya menambah pendapatan, termasuk di dalamnya ‘harga’ dari mentolerir adanya maladministrasi. Fatalnya lagi, para dosen ikut memanfaatkan program jenjang akademik formalitas Doktor untuk dijadikan salah satu syarat mengusulkan Profesor,” ujarnya.

Produk dari proses formalitas seperti itulah lanjut mantan Wakil Ketua DPD RI itu, yang kini diributkan oleh sebagian civitas akademika dari Universitas Negeri Manado (Unima) dan Universitas Halu Oleo (UHO), di Kendari.  “Dua kasus tersebut sedang berproses di Ombudsman,” tegas dia.

Ditegaskan, Ombudsman bekerja keras dan serius menangani masalah tersebut. Ada yang meyakini fakta-fakta yang terungkap ini bagaikan butiran gunung es saja, karena patut diduga hal ini terjadi di banyak PT Negeri maupun swasta di nusantara ini.

Ida menduga, penyebab hal itu terjadi karena ada oknum pejabat dari kementerian terkait memanfaatkan masalah itu untuk kepentingan pribadi.

“Dalam konteks ini, Menristek Dikti, hanya penerima warisan dimana belum bisa melakukan reformasi birokrasi di internalnya. Singkatnya, para oknum aparat atau pejabat yang bermain itu masih terus bertengger dan berperan di dalamnya,” ujar dia.

Selain itu lanjutnya, para pejabat dari kementerian terkait lalai dalam mengendalikan kebobrokan di internal PT di Indonesia. “Biasanya, kalau sudah dilaporkan ke pihak-pihak berwenang seperti di Ombudsman, baru kemudian sebagian pejabat sedikit terbuka matanya, terus berupaya mengabaikannya. Tepatnya, mereka tak mau repot-repot lagi,” ujarnya.

Apalagi jika terkait dengan pemilihan Rektor, dimana bisa memanfaatkan keinginan kuat dari para figur calon Rektor untuk memperoleh sesuatu. “Maka, di era bersih-bersih pungli sekarang, seharusnya juga dibarengi dengan bersih-bersih kampus ke arah terbangunnya lembaga perguruan tinggi yang ideal,” pungkasnya. (Fajar)

loading...
Click to comment
To Top