KPK Buka Peluang Periksa Semua Mantan Calon Bupati Buton – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Buka Peluang Periksa Semua Mantan Calon Bupati Buton

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Buton di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 silam. Dalam kasus ini, Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun telah ditetapkan sebagai tersangka.

Akil Mochtar pada kasus ini diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Umar Samiun serta dari pihak lainnya, telah divonis seumur hidup. Uang tersebut diakui Umar Samiun ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Akil di pengadilan Tipikor ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat.

Nah, dua hari terakhir penyidik KPK telah memanggil beberapa saksi. Dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, tiga diantaranya mantan calon bupati dan wakil bupati periode 2012-2017 yang tak lain adalah lawan dari pasangan Samsu Umar Abdul Samiun – La Bakry (Umar Bakri) pada pilkada yang melahirkan sembilan pasang calon itu.

Mantan lawan Umar Samiun yang telah dipanggil penyidik KPK diantaranya, Buton Achmad yang tak lain adalah mantan calon wakil bupati buton yang ketika itu berpasangan dengan Abdul Hasan Mbo. Sementara untuk hari ini, Rabu (2/11) KPK telah mengagendakan pemeriksaan terhadap La Uku dan Dani keduanya merupakan pasangan bupati dan wakil bupati buton saat itu.

Mengenai pemeriksaan terhadap mantan peserta Pilkada Buton periode 2012-2017 itu, tidak menutup kemungkinan penyidik KPK juga akan memanggil para mantan kandidat-kandidat lainnya. Sebut saja pasangan Agus Feisal Hidayat – Yaudu Salam Ajo, Ali La Opa – La Diri, Azhari – Naba Kasim, Jaliman Mady – Muh Saleh Ganiru, La Sita – Zuliadi, La Ode M Syafrin Hanamu – Ali Hamid, Edy Karno – Zainuddin, Abdul Hasan – Buton Achmad, serta pasangan La Uku – Dani.

Mengenai hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal ada pemanggilan terhadap para calon bupati dan wakil bupati lainnya. Namun, ia menjelaskan semua itu kembali kepada kebutuhan penyidik, jika diperlukan maka akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Tergantung kebutuhan dalam proses penyidikan,” kata Priharsa singkat. (hrm/Fajar)

loading...
Click to comment
To Top