KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Banyuasin – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Banyuasin

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. Yan Anton merupakan tersangka penerima suap terkait proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek PBJ di Dinas Pendidikan Pemkab Banyuasin, Sumatra Selatan.

“Hari ini (2/11) dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari atas nama YAF tersangka kasus TPK suap kepada PN terkait proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek PBJ di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainnya di Pemkab Banyuasin,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi.

Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Selain Yan Anton, KPK jug memperpanjang masa penahanan tersangka lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman dan orang kepercayaan Yan Anton bernama Kirman.

Seperti diketahui, Yan Anton ditangkap KPK bersama Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman, Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Banyuasin Sutaryo pada 4 September lalu.

Kemudian pemilik CV Putra Pratama, Zulfikar Muharrami, Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Rustami dan Kirman selaku orang kepercayaan Yan Anton. Mereka semua telah ditetapkan sebagai tersangka.

Yan Anton diduga menerima suap dari seorang pengusaha Zulfikar Muharrami. Pengusaha itu ingin terlibat dalam proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Yan Anton menerima suap Rp 1 miliar untuk berangkat haji.

Yan Anton bersama anak buahnya Rustami, Umar Usman, dan Sutaryo, serta Kirman sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Zulfikar sebagai tersangka pemberi disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Fajar/jpg)

loading...
Click to comment
To Top