Inkonsistensi Dinilai Penghambat Investasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

Inkonsistensi Dinilai Penghambat Investasi

36172_54536_investasi
Ilustrasi/ Dok. Jpg

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Regulasi yang tidak bisa diprediksi merupakan tantangan terbesar berinvestasi di Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha kesulitan melakukan perencanaan usaha di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional “Paket Kebijakan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) bersama Bank Mandiri di Jakarta, Rabu (2/11).

Seminar menghadirkan pembicara antara lain Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindra Wardhana, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dan Deputi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis.

Melanjutkan pernyataannya, Danang berharap agar pemerintah berupaya keras memberantas penyakit inkonsistensi dan ketidaksinkronan antarlembaga negara, baik di pusat maupun daerah.

“Sehingga bisa memberikan kepastian regulasi bagi para pelaku usaha sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dia contohkan, di tengah upaya pemerintah melakukan deregulasi berbagai kebijakan untuk menyehatkan iklim investasi di Indonesia, muncul UU No. 33/2014 tentang jaminan produk halal yang mensyaratkan semua produk harus mendapatkan sertifikasi halal.

“Harus melakukan sertifikasi halal untuk segala macam produk tentu saja menambah beban bagi dunia usaha juga. Inilah salah satu bentuk inskonsistensi regulasi yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Danang, jika pemerintah menginginkan terjadinya reindustrialisasi dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor dalam dan luar negeri, semestinya menerapkan regulasi yang konsisten mendukung perbaikan iklim investasi.

“Sebab, dalam melakukan perencanaan usaha, para pelaku bisnis melakukan perhitungan hingga 20 tahun ke depan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kementerian dan lembaga dalam jajaran pemerintahanlah yang menampilkan citra inkonsistensi pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) misalnya ujar dia, menyatakan telah mencabut regulasi tentang izin gangguan (hinder ordonantie/HO). Namun, pada praktiknya di daerah pinggiran Jakarta, izin tersebut masih ditagih oleh pemerintah daerah setempat.

“Izin ke BKPM cuma tiga jam tapi untuk mendapatkan persyaratan yang hendak dibawa ke BKPM itu lamanya minta ampun. Tanpa HO, usaha tidak bisa dijalankan,” ungkap mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ini.

Sedangkan Enny Sri Hartati menilai, membaiknya peringkat kemudahan berusaha atau ease on doing business Indonesia dari 106 ke 91 belum menunjukkan dampak positif dari deregulasi kebijakan pemerintah.

Alasannya menurut dia, survei yang dilakukan oleh Bank Dunia itu hanya dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Karenanya, semua pihak diingatkan untuk tidak larut dalam euforia perbaikan data makro ekonomi semata.

“Tapi harus menukik lebih dalam untuk melihat indikator kesejahteraan masyarakat seperti konsumsi yang rendah serta penyerapan lapangan kerja yang juga rendah dan daya saing yang saat ini turun,” ujarnya.

Di sisi lain, Azhar Lubis memaparkan bahwa pemerintah akan mempercepat proses perizinan investasi dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah.

“Usul ini akan segera diproses di Kemendagri. Selain itu, Dinas Penanaman Modal ditargetkan bisa mengintegrasikan perizinan dengan pemerintah daerah, yang selama ini dinilai kurang harmonis,” katanya.

Ia juga meminta peran aktif pelaku usaha untuk melapor jika menemukan peraturan daerah yang menghambat investasi, BKPM akan melakukan verifikasi dan mempertemukan pelaku usaha, pemerintah daerah, serta perwakilan Kemendagri.

“Jika terbukti menghambat investasi, perda itu direkomendasikan untuk dicabut,” ujarnya. (Fajar)

loading...
Click to comment
To Top