Alhamdulillah.. Nasib 915 Guru Honor Terselamatkan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Alhamdulillah.. Nasib 915 Guru Honor Terselamatkan

Ribuan Siswa dan Alumni SMKN 2 Makassar mendatangi Polsek Tamalate di Jl Tg Bunga Makassar untuk melaksanakan aksi damai terkait pemukulan guru mereka oleh orangtua siswa di sekolah tersebut, Kamis 11 Agustus. Mereka meminta agar oknum tersebut dihukum maksimal atas perbuatannya. TAWAKKAL/FAJAR/JPG
ilustrasi

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA- Peralihan pengelolaan aset dari Pemkot Samarinda ke Pemprov Kaltim sempat memanas. Bagaimana tidak, sebelumnya pemprov sempat menolak guru honorer yang mengajar di SMK maupun  SMA untuk menjadi pegawai mereka. Walhasi, nasib “pahlawan tanpa tanda jasa” tersebut sempat ngambang.

Walau sempat tarik ulur, namun akhirnya ada titik terang. Dikonfirmasi siang kemarin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin mengaku sudah berkoordinasi dengan Kadisdikbud Kaltim, Dayang Budiati mengenai hal itu. Hasilnya, ada sinyal baik karena mereka akan diikut sertakan dalam peralihan aset.

“Saya sudah lapor ke sekkot dan wali kota. Saya juga sudah koordinasi dengan Kadisdikbud Kaltim, Dayang. Tenaga non PNS yang berjumlah 915 itu akan diikutkan ke provinsi saat serah terima nanti,” ujarnya.

Dijelaskannya, semua guru non PNS saat ini tidak berstatus Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) melalui surat keputusan (SK) wali kota. Namun mereka dikontrak pihak sekolah, melalui SK kepala sekolah. Artinya dengan perpindahan tersebut, maka guru non PNS itu dengan sendirinya akan diikutkan.

“Mereka juga tidak digaji dari pemkot. Gadi mereka dari pihak sekolah menggunakan dana Bosda yang bersumber dari nasional, kota dan provinsi. Jadi saya pikir tidak ada masalah,” terangnya.
Dikatakannya, justru dengan tidak diakomodirnya guru non PNS pemprov Kaltim, maka kegiatan belajar mengajar akan terganggu. Karena sekitar 65 persen guru SMA dan SMK di Samarinda adalah honorer.

Saat disinggung mengenai tidak ada petunjuk teknis peralihan guru berstatus non PNS dalam aturan BKN Nomor 1 Tahun 2016, Asli tidak membantah hal tersebut. Dia mengatakan dalam aturan tersebut memang tidak diatur mengenai status non PNS saat peralihan. Namun mereka sudah menjadi satu kesatuan dari sekolah tersebut.

Selebihnya, Asli menuturkan dengan beralihnya wewenang ke pemprov, maka untuk tahun anggaran baru 2017, pihaknya akan menghentikan aliran dana Bosda untuk sekolah tingkat SMA dan SMK. Tak hanya itu, insentif guru yang sebelumnya kewenangan pemkot Rp 700 ribu akan diserahkan ke pemprov Kaltim.  “Tapi untuk pembiayaan sekolah hingga akhir tahun ini masih menjadi tanggung jawab pemkot,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala PGRI Samarinda, Hari Murti. Dia juga tak membantah jika guru non PNS jarang berstatus PTTB. Menurutnya rata-rata guru non PNS yang mengajar di SMK dan SMA, dikontrak langsung oleh pihak sekolah. Artinya dengan pengalihan tersebut, mereka juga akan diikutkan. “Sepengetahuan saya hampir semua guru tidak berstatus PTTB. Mereka langsung dikontrak pihak sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, guru PNS dan non PNS menjadi satu kesatuan di sekolah yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Sehingga apabila dalam peralihan itu guru non PNS tidak diikutkan, maka kegiatan belajar mengajar bisa terganggu. Apalagi belakangan jarang dibuka penerimaan ataupun pengangkatan PNS. Hal ini tentu berimbas pada membludaknya guru honor di sekolah.

“Bahkan di SMK rata-rata gurunya non PNS. Karena banyak mata pelajaran kejuruan, sementara guru PNS-nya kurang,” pungkasnya.

sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, M. Yadi Robyan Noor mengatakan, pihaknya tidak pernah menolak guru non PNS dari Pemkot Samarinda. Hanya saja belum ada petunjuk teknis yang jelas mengenai proses peralihan itu. Khusus untuk pendidikan diatur dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Kabupaten dan Kota ke Pemprov, yang menduduki jabatan fungsional guru.

“Nah dalam peraturan tersebut tidak menyebut proses pelaksanaan peralihan non PNS, sehingga kami harus menunggu juknisnya dari pusat dulu. Yang jelas kami tidak menolak, hanya saja masih menunggu juknis itu,” ujar Roby. (zak/aya)

loading...
Click to comment
To Top