Meski Tersangka, Ahok Tetap Calon Gubernur – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Pilkada

Meski Tersangka, Ahok Tetap Calon Gubernur

ahok-2

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus pelik dugaan penistaan agama tak membuat pencalonan petahana Basuk T. Purnama (Ahok) gagal. Mantan bupati Belitung Timur itu tetap bebas melenggang di bursa Pilgub DKI 2017 meski status hukumnya sebagai tersangka nanti.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Mimah Susanti mengungkapkan, kasus dugaan penistaan agama tersebut sudah masuk ranah kepolisian. Jadi, penyelenggara pemilu masih menunggu hasil penyelidikan itu. Namun, sebagai wasit pemilu, pihaknya enggan berandai-andai.

Mantan aktivis PMII tersebut memastikan, Bawaslu DKI berpedoman pada aturan jika ada pasangan yang bermasalah hukum. “Saya tidak mau menduga. Lihat saja. Kami akan ikuti aturan,” terang Mimah saat ditemui di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin (4/11).

Dia menjelaskan, hak seorang calon peserta pilkada gugur jika dia terbukti melakukan tindak pidana, diputus pengadilan, dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Artinya, jika calon itu baru menjadi tersangka, lalu menjadi terdakwa, hal tersebut tidak membatalkan pencalonannya.

Bawaslu DKI, menurut Mimah, akan berkoordinasi dengan KPU DKI terkait adanya pasangan cagub yang melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal lima tahun.

Sebab, pasal 88 ayat 1 butir b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 9 Tahun 2016 menyatakan: Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

“Aturan itu jelas. Jika belum ada ketetapan hukum, KPU DKI dan Bawaslu tidak dapat membatalkan paslon,” jelasnya. Dia melanjutkan, pasal tersebut menyebutkan bahwa dia terbukti berdasar putusan pengadilan.

Mimah menambahkan, terlebih jika melihat UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Terutama pasal 19 yang menyatakan: Jika paslon wali kota-wakil wali kota, calon bupati-wakil bupati, dan cagub-cawagub mengundurkan diri setelah penetapan, maka dikenakan pidana kurungan paling rendah 24 hari serta paling lama 60 hari atau denda Rp 25 miliar paling rendah dan paling tinggi Rp 50 miliar. “Jadi, pencalonan paslon siapa pun tidak bisa diganti,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Sumarno mengungkapkan, sesuai dengan aturan partai politik pengusung jika terjadi pembatalan pasangan calon, parpol pengusung tidak dapat mengganti dan mencalonkan kembali. Begitupun dengan paslon yang ditetapkan tersangka. “Kami hanya jalankan UU dan PKPU Nomor 88 Tahun 2016,” tegasnya.

Sejatinya, penyelidikan kasus dugaan penistaan Alquran surah Al Maidah ayat 51 oleh Ahok terus bergulir. Bareskrim Mabes Polri telah meminta keterangan 22 orang hingga Rabu (3/11). Itu meliputi saksi maupun saksi ahli.

Tentu, kasus tersebut sangat mengganggu tim kampanye dan penyelenggara pemilu. Sebab, jika Ahok ditetapkan menjadi tersangka dari hasil penyelidikan Bareskrim, bagaimana pencalonannya dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di Jakarta 2017–2022?

Prasetio Edi Marsudi, ketua tim kampanye Ahok-Djarot, enggan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. “Berjalan normal saja kampanye,” ungkapnya singkat.

Aksi unjuk rasa kemarin benar-benar tak terbendung. Semua elemen masyarakat tumpah ruah ke jalan ibu kota menuju istana negara. Mereka menuntut penegak hukum mengusut tuntas dugaan penghinaan agama yang dilakukan Ahok. Tidak terkecuali elemen akademisi. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top