Digaji 3 Juta Sebulan, Ratusan PSK Malah Galau – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Daerah

Digaji 3 Juta Sebulan, Ratusan PSK Malah Galau

psk1

FAJAR.CO.ID TEGAL – Pemerintah Kabupaten Tegal serius mendukung program Indonesia bebas lokasi prostitusi 2019 yang didengungkan Kementerian Sosial.

Setelah sebelumnya menutup Lokalisasi Karanggondang, kini menyasar tempat maksiat lainnya.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tegal melakukan verifikasi jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang ada di lokasi prostitusi wilayah pantura.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal Eko Jati Suntoro mengatakan, dari pendataan terakhir yang dilakukan timnya, terjadi perubahan data di sejumlah titik lokalisasi.

Di Gang Sempit data terakhir tercatat 30 PSK kini menjadi 50 orang. Sementara di Peleman data terakhir ada 160 PSK dan hingga kini verifikasi terus berjalan untuk memastikan jumlah terbaru.

“Dan di Wandan data akhir baru terdeteksi ada sekitar 60 orang. Total angka awal sementara baru 290 orang,” ujarnya.

Dari hasil penerjunan tim ke lokasi, pihaknya juga menerima masukan dari warga terkait munculnya titik-titik baru lokasi prostitusi.

“Hal ni seperti yang terjadi di wilayah Dampyak, Kecamatan Kramat. Ada sekitar 20 PSK yang mangkal di titik baru tersebut. Kami akan segera menggelar rakor bersama instansi terkait untuk menyikapi laporan tersebut,” jelasnya.

Terkait target Bupati Enthus Susmono yang ingin tahun 2017 wilayah Kabupaten Tegal bebas dari lokasi prostitusi, pihaknya kini tengah mematangkan konsep tersebut.

Untuk tahun ini, kawasan Gang Sempit diupayakan bisa ditutup sejalan dengan akan digunakanya aset tersebut oleh pemilik dalam hal ini bank swasta.

“Bank tersebut akan memanfaatkan lahan itu, dan berupaya menyediakan pendanaan untuk penutupan Lokalisasi Gang Sempit,” katanya.

“Sementara dari APBD II belum siap. Pihak bank tersebut akan mengusulkan dari dana CSR-nya untuk biaya penutupan dan pemberian pelatihan pada PSK serta modal bagi PSK sebelum meninggalkan lokasi tersebut,” tambahnya.

Selain mendapatkan jaminan hidup, 50 PSK juga akan diupayakan mendapatkan bantuan modal dari Kementerian Sosial dengan rincian jaminan hidup Rp 1,8 juta untuk tiga bulan dan bantuan modal sebesar Rp 3 juta ditambah biaya pemulangan ke tempat asal masing-masing Rp 300 ribu untuk satu orang.

“Pemkab akan mengusulkan ajuan dana tersebut ke pihak Kementerian Sosial. Sementara biaya yang harus ditanggung pemkab adalah untuk biaya rapat, penutupan, dan pelatihan PSK, serta biaya untuk pihak-pihak yang terdampak seperti buruh cuci, tukang parkir, dan keamanan di lokalisasi juga perlu dipikirkan,” tandasnya.

Di tahun 2017, upaya membersihkan semua titik lokasi prostitusi positif dilakukan dengan dukungan dana yang ada. (Fajar/Jpg)

loading...
Click to comment
To Top