Fahri Hamzah Sebut Demonstrasi dan Penggeraknya Legal dan Sah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Fahri Hamzah Sebut Demonstrasi dan Penggeraknya Legal dan Sah

fahri hamzah mantap
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengabaikan banyak nasihat sehingga kurang tepat memahami peta Konstitusi dan UU pasca-amandemen ke-4.
Pertama soal demonstrasi, menurut Fahri masih digunakan kata ditunggangi dan digerakkan. “Padahal, sebetulnya demonstrasi dan penggeraknya legal dan sah. Lalu buat apa susah-susah mencari dalang dan penunggang segala?,” kata Fahri, Rabu (9/11).
Terkait dengan makar lanjutnya, terkesan banyak yang belum paham bahwa pasal makar itu sebagian besar sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk penyesuaian dengan UUD 1945 yang baru.
“Makar dalam terminologi aslinya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut anslaag yang diartikan sebagai gewelddadige aanval yang dalam Bahasa Inggris artinya violent attack. Maknanya, makar itu hanya terkait dengan fierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat,” tegasnya.
Dijelaskan Fahri, memang di Bab II KHUP sebelum reformasi, makar dibahas dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Tapi ujarnya, sekarang sudah banyak yang dihapus dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Pasal makar yang tersisa hanya yang terkait violent attack, antara lain membocorkan rahasia negara dan kerjasama dengan tentara asing dalam massa perang. Sedangkan yang terkait dengan kehormatan dan martabat kepala negara sudah berubah menjadi delik aduan,” ujarnya.
Amandemen 1945 lanjutnya, memigrasi segala anasir otoriter yang berpotensi mengekang kebebasan berfikir dan berekspresi masyarakat. “Jadi salah tempat di era demokrasi ini kalau masih ada yang berfikir tentang makar. Presiden naik dan jatuh diatur jalan keluarnya dalam konstitusi, tak ada yang tidak diatur demi tertib sosial,” tegasnya.
Ketiga sambung Fahri, soal posisi dan tugas legislatif. Yang perlu diketahui, tidak ada fungsi pengawasan eksekutif kepada legislatif. Yang memiliki fungsi pengawasan itu adalah legislatif. Fungsi pengawasan ini bisa di kantor DPR ataupun di luar kantor. Dan dalam menjalankan fungsinya tersebut tidak boleh ada yang menghalangi dan atau anggota DPR imun dari tuntutan.
“Itulah alasan, kenapa legislatif diberi hak imunitas oleh UUD 45, karena akan mengawasi kekuasan yang besar. Eksekutif bisa saja tidak rela diawasi lalu menggunakan kekuasaan untuk menjegal dan melawan pengawasan. Seharusnya dengan dasar itu anggota DPR harus berani,” tegasnya.
Jadi dalam konteks berbangsa dan bernegara menurut Fahri, ini bukan soal makar atau melawan, tapi soal pengawasan. Kalau memang bangsa ini menghendaki anggota DPR yang diam, Fahri menyarankan sebaiknya bangsa ini kembali ke sistem otoriter.
“Mungkin orang mau merebut pertumbuhan ekonomi besar seperti China dengan sistem tangan besi, silahkan saja. Tapi saya tidak akan diam. Saya tidak percaya dengan kemajuan ekonomi yang hanya meletakkan manusia dalam mesin produksi. UUD 1945 kita adalah konstitusi manusiawi yang meletakkan manusia lebih penting dari apapun. Oleh sebab itu pemerintahan Jokowi jangan lagi menggunakan kosa kata yang sudah hilang di era demokrasi ini,” pungkasnya. (Fajar)
loading...
Click to comment
To Top