NasDem Mau Tarik Dukungan dari Ahok? Eiits…Ada Denda dan Pidana – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Jabodetabek

NasDem Mau Tarik Dukungan dari Ahok? Eiits…Ada Denda dan Pidana

ahok-djarot

Telah beredar rumor, Partai NasDem bakal menarik dukungannya dari calon Gubernur DKI Jakarta, Basuk T Purnama alias Ahok. Hal ini apabila satatus calon Petanah ini ditingkatkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan Alquran.

Menanggapi itu, Anggota Tim Pemenangan pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Ahok-Djarot, Bidang Data dan Informasi, Eva Sundari menegaskan, Partai NasDem tidak akan bisa menarik dukungan dari pasangan Ahok-Djarot.

Sebab, kata Eva, bila hal itu dilakukan, maka akan ada denda dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 6/2016 tentang revisi kedua Undang-Undang 8/2015.

“Enggak bisa. Kandidat enggak bisa mundur dan parpol tidak bisa narik dukungan, kan ada penalti denda dan pidananya,” ” kata Eva diberitakan Rmoljakarta (JawaPos Grup), Minggu (13/11).

Selain itu, Pasangan Ahok di Pilkada DKI, Djarot Saiful Hidayat juga tidak mempersoalkan bila NasDem menarik dukungan.

“Enggak apa-apa. Parpol macam-macam, dari PDI Perjuangan pastikan tidak ada masalah. Tetapi tetap menghormati proses hukum pak Ahok,” kata Djarot di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu (13/11).

Dihubungi terpisah,  Ketua DPP NasDem, Martin Manurung, langsung membantah kabar bila partainya bakal menarik dukungan dari Ahok-Djarot di Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Itu (tarik dukungan) cuma isu yang dilontarkan lawan (politik) untuk melemahkan Ahok-Djarot,” kata Martin melalui pesan tertulis, Minggu (13/11).

Diketahui, dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang 6/2016 tentang revisi kedua Undang-Undang 8/2015 ayat 1 menyebutkan, larangan pasangan calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri, tetapi sekaligus juga menjadi pasal yang mengatur mekanisme pengunduran diri. Dalam pasal itu disebutkan kalau pasangan calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 25 M dan paling banual Rp 50 M.

Pada ayat (2) pasal 191 dalam Undang-Undang Pilkada menyebutkan, kalau partai politik atau gabungan partai politik dengan sengaja menarik pasangan calonnya yang telah ditetapkan KPU maka pimpinan Partai politik dipidana dengan pidana penjara paling cepat 25 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling seidkit sebesar Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar. (rmol/fajar)

loading...
Click to comment
To Top