Simak Rekomendasi PPP Terhadap Kasus Ahok – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Simak Rekomendasi PPP Terhadap Kasus Ahok

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  prihatin dengan dinamika politik yang terjadi  dalam beberapa pekan terakhir terkait   kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tamam Achda dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan  Ahok sepatutnya tidak dilakukan sebagai orang pejabat negara yang bersendikan Pancasila khusunya sila pertama.

Menurutnya,  tindakan yang dilakukan Ahok itu tidak mencerminkan keberadaban dalam hubungan antar umat manusia, dan  mengusik rasa persatuan bangsa.

“Terlebih menodai keadilan beragama diantara umat beragama di Indonesia,” ujar Tamam di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Senin (14/11).

Menurut dia, mantan Bupati Belitung tersebut sudah bertentangan dengan Alquran, pada surat An Nisa ayat 140 yang isinya adalah, “Dan apabila kamu melihat orang-otang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini) maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu),” kutipan surat An Nisa ayat 140.

Karenanya, PPP sebagai partai politik sangat merasakan ketersinggungan umat Islam di Indonesia yang tercermin dalam aksi-aksi damai turun dalam pembelaan agama, pada Jumat 4 November 2016 lalu.

Namun demikian, ungkap dia, PPP mengimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia menahan diri dan mewaspadai tindakan-tindakan yang bersifat provokatif. “Yang sifatnya memecah belah persatuan dan kesatuan,” katanya.

Kemudian PPP mendorong agar kader partai berlogo Ka’bah ikut menciptakan suasana damai di media sosial (medsos). Pasalnya setelah kasus dugaan penistaan agama muncul medsos berbah menjadi mencekam. Di mana isinya adalah fitnah, provokasi, dan adu domba.

“Mendorong terciptanya disharmoni hubungan umat beragama khusunya melalui medsos,” pungkasnya.

Selain itu, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I, memerintahkan DPP PPP dan Fraksi PPP di DPR dan DPRD melalui segenap instrumen dan jalur parlemen untuk mengawasi serta mengawal jalannya kasus yang membelit Ahok di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Musyawarah Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I juga meminta agar Polri berpegang teguh kepada profesionalitas, proposionalitas dengan tidak berpihak dan menegakkan keadilan sesuai dengan undang-undang (UU) dan hukum yang berlaku.

“Dengan berpihak kepada prinsip UU dan hukum karena mengingat Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus dugaan penistaan agama ini bermula saat Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politisasi ayat suci Alquran menggunakan Surat Al Maidah ayat 51, yang mengharuskan umat Islam tidak memilih pemimpin non muslim. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top