Ikut Kampanye, Wabup Padeglang Berpeluang Diperiksa Bawaslu – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Pilkada

Ikut Kampanye, Wabup Padeglang Berpeluang Diperiksa Bawaslu

203815_944776_Pilkada_Kotak_d

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengingatkan para pejabat aktif dilarang berkampanye untuk memenangkan kandidat yang didukung tanpa izin cuti resmi.

Larangan tersebut menurut Titi, tertuang dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Bawaslu bertugas untuk penegakkan UU tersebut.

Bawaslu juga harus memeriksa izin kampanye sang pejabat, apakah benar sudah mendapat persetujuan pimpinan atau tidak. Kalau ada pejabat yang ikut kampanye tanpa mengantongi izin cuti, maka jelas melanggar Pasal (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Titi, Selasa (15/11).

Dia jelaskan, dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, kepala desa, lurah perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan.

Pada ayat (2) lanjutnya disebutkan, “gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Nah kalau sesuai Pasal 70 ayat (2) UU pilkada, sepanjang dia mendapat izin resmi, maka si pejabat itu dibolehkan ikut kampanye,” katanya.

Kalau pejabat turun kampanye tanpa mengantongi surat cuti ujarnya, maka menurut Pasal 189 UU No 10 Tahun 2016, bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

Senada dengan Titi, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyatakan, pada prinsipnya seorang kepala daerah atau wakilnya bisa saja mengikuti atau berkampanye untuk pasangan calon tertentu selama yang bersangkutan cuti.

“Jadi tidak ada larangan bagi seorang kepala daerah atau wakilnya untuk berkampanye. Tapi jika dia ingin mengikuti kampanye untuk memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon, maka dia harus mengurus cuti. Jika cuti tidak diurus, itu baru bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran,” katanya.

Dalam kasus kampanye Wakil Bupati Pandeglang, kata Jeirry, yang harus dicek adalah apakah beliau meminta izin cuti atau tidak. “Harus diperiksa oleh Bawaslu Banten dan Panwas Pandeglang. Jika cuti tidak ada, maka yang bersangkutan bisa diproses untuk pemberian sanksi,” tegasnya.

Diketahui, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban diperiksa Bawaslu Banten karena dugaan pelanggaran aturan pemilu. Adik Ipar Andika Hazrumy tersebut terindikasi mengikuti Pawai Kampanye Damai, Jumat, 28 Oktober 2016 lalu. (Fajar)

loading...
Click to comment
To Top