Kasus Ahok Tuntas Sebelum 18 November – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Kasus Ahok Tuntas Sebelum 18 November

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rencana aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 November mendatang disikapi hati-hati oleh pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat menahan diri. Sebab, Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah diproses hukum di kepolisian.

“Mudah-mudahan solusi yang kami berikan dapat ditanggapi atau dijalankan polisi dengan sebaik-baiknya sehingga tidak perlu lagi ada demo berikutnya,” ujarnya di Kantor Wapres kemarin (14/11).

Wapres meminta masyarakat mempercayakan proses hukum itu kepada para penyidik di Bareskrim Polri. “Kita menunggu dari gelar perkara,” lanjutnya.

Wapres juga membantah bahwa konsolidasi berbagai kekuatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sepekan terakhir sebagai bentuk ketakutan pemerintah. Menurut dia, ada dua tujuan konsolidasi yang dilakukan Jokowi. Pertama, konsolidasi dengan ulama dilakukan karena para tokoh agama memahami persoalan yang sedang dialami bangsa dan tahu bagaimana cara mengatasinya.

Kedua, konsolidasi dengan militer dan Polri berkaitan dengan keamanan. “Agar aparat keamanan selalu siap menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi. Bukan untuk mempertentangkan,” ucap JK.

Konsolidasi dengan berbagai pihak, tambah JK, pada dasarnya memang diperlukan. Konsolidasi dilakukan agar semua pihak bersatu dan mencegah munculnya potensi konflik di masa yang akan datang.

Hal senada disampaikan Seskab Pramono Anung. Dia mengakui, konsolidasi yang dilakukan Jokowi memang berkaitan dengan rencana aksi 25 November. Namun, bukan untuk melarang. Lewat konsolidasi itu, presiden mengajak masyarakat menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian atas kasus Ahok.

“Kalau sudah diputuskan secara terbuka, transparan, memenuhi harapan publik, tanpa ada tekanan apa pun kepada penegak hukum, harapannya adalah tidak ada demo lagi,” ucapnya kemarin. Bagaimanapun, lanjut Pram, Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Bukan berdasar tekanan politik dari siapa pun.

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, dalam gelar perkara tentu akan ada perbedaan pendapat yang saling kontra. Terutama antara saksi ahli terlapor dan saksi ahli pelapor. “Namun, kami punya pijakan pada keyakinan penyidik,” ungkapnya.

Sebab, penyidik menganalisis semuanya. Mulai laporan, barang bukti, hingga keterangan saksi ahli. Dari semua itu, tentu ada benang merah yang bisa diambil. “Teknisnya semua berdasar observasi dan interview,” paparnya.

Menurut dia, sejumlah pengawas dari internal dan eksternal telah dikirimi surat undangan untuk menghadiri gelar perkara terbuka terbatas tersebut. “Semua bisa ikut mengawasi,” papar mantan Kapolda Sulawesi Tengah itu.

Bisakah penentuan kasus selesai hingga deadline pada 18 November? Ari menuturkan, Bareskrim akan patuh dengan memenuhi batas waktu tersebut. Sebelum Jumat (18/11), analisis dan evaluasi hasil gelar perkara diumumkan. “Dua minggu selesai,” ungkapnya.

Lalu, bagaimanakah bila masyarakat tidak puas dengan hasil penyidikan polisi? Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, bila memang ada ketidakpuasan, tentu semua harus menerima. “Untuk jalur hukum yang ditempuh, nanti saya jawab Kamis,” ungkapnya. (Fajar/JPG)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top