Waspada Pungli di Pelabuhan Ahmad Yani – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Kriminal

Waspada Pungli di Pelabuhan Ahmad Yani

Pelabuhan Ahmad Yani Ternate

FAJAR.CO.ID, TERNATE – Kalangan pengusaha di Maluku Utara (Malut) mengeluhkan tingginya biaya bongkar di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Ini berdampak pada masyarakat, karena harga barang yang dijual pengusaha cukup mahal.

“Mahalnya biaya bongkar di Pelabuhan Ahmad Yani membuat kami harus menjual barang dengan harga tinggi,” aku Mahmud, pengusaha.

Selain itu, proses bongkar juga lama, kadang bisa mencapai satu minggu. Karena itu dia meminta PT Pelindo Ternate memperhatikan hal ini. “Pelindo jangan lepas tangan terhadap badan usaha swasta yang melakukan bongkar muat, tetapi harus dikontrol,” katanya seraya mengaku hingga barang sampai ke tangannya, biaya yang dikeluarkan antara Rp 5 juta – Rp 6 juta per kontainer.

Kepala PT Pelindo IV Cabang Ternate Anshari Amin mengatakan, harga barang yang terbilang mahal di Ternate dan Malut pada umumnya, bukan dipicu akibat aktivitas bongkar, tetapi kemungkinan ketika sampai ke tangan konsumen harganya sudah dimainkan pihak tertentu. “Tarif bongkar yang disepakati tidak begitu tinggi, dan bukan pemicu mahalnya harga barang,” tegasnya.

Ongkos bongkar kontainer isi di Pelabuhan Ahmad Yani ditentukan sejumlah pihak. “Ada tarif Pelindo ada juga tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM),” ujar Anshari.

Dia menjelaskan tarif dari Pelindo sesuai dengan tarif bongkar-muat. Tarif bongkar-muat Pelindo berdasarkan kegiatan fisik yang dilakukan. Penetapan tarif selalu dikonsultasikan bersama asosiasi terkait dan diketahui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate, kemudian disosialisasikan barulah dilakukan penerapan.

Dia mengatakan bahwa untuk tarif resmi bongkar hingga ke tangan konsumen totalnya Rp 4 juta. Itu dihitung dari biaya bongkar kontainer isi yakni stevedoring sebesar Rp 566.018, jasa Pembiayaan Bongkar Muat (PBM) Rp 225.000, jasa alat Rp 325.000, serta paket Rp 100.000. Jadi total bongkar untuk kontainer isi sebesar Rp 1.216.018.

Sedangkan jasa transportasi yang mengangkut barang dari lapangan ke konsumen ada beberapa item yang dihitung. Yakni upah buruh stripping Rp 950.000, angkutan Rp 900.000, jasa pelabuhan Rp 210.000, dan jasa ekspedisi Rp 723.982.

“Jadi total biaya bongkar dari kontainer isi hingga transportasi mencapai Rp  4 juta,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut dikalikan tarif kapasitas kontainer yang biasa dipakai 20 feet dengan total berat 22.000 kilogram, maka harga yang didapat Rp 181 lebih per kilogram. Penetapan tarif ini baru berlaku Januari 2016, sebelumnya hanya Rp 3,9 juta.

Di satu sisi lain, dia mengakui biaya bongkar di Pelabuhan Ahmad Yani lebih tinggi dibandingkan pelabuhan lain misalnya Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Bitung. Ini karena di Ternate alat bongkar dan angkut masih terbatas, sementara di Surabaya dan Bitung lebih lengkap.

“Bedanya hanya di biaya jasa alat, di Ternate lebih tinggi karena alatnya terbatas. Jika alatnya sudah ditambah biayanya bisa dikurangi,” katanya.

Kalau ada biaya tambahan dari pihak swasta dalam pelabuhan sehingga melebihi Rp 4 juta, dia mengaku tak tahu. “Saya akan mengeceknya,” janji Anshari, seraya mengatakan waktu pembongkaran sudah dipangkas menjadi tiga hari.

Kepala Seksi Lalulintas Angkutan Laut KSOP Kelas II B Ternate, Ariffai, berjanji akan mengecek dugaan pungli tersebut. Kemungkinan ada pengusaha yang menggunakan jasa calo, akhirnya biaya bongkar tak sesuai dengan harga resmi. “Jika ada temuan langsung lapor ke KSOP, dan jangan mau jika diminta di luar tarif resmi karena itu sudah pungli,” tegasnya.

Sementara pengamat ekonomi Dr Mukhtar Adam, mengaku keluhan mahalnya biaya bongkar di Pelabuhan Ahmad Yani sudah lama dikeluhkan pengusaha. Bahkan diduga banyak pungli yang dibebankan kepada pengusaha, sehingga berdampak pada harga barang di Ternate.

“Akibatnya harga barang di Ternate mahal,” tuturnya.  Soal biaya resmi bongkar di Ternate sebesar Rp 4 juta, itu sudah standar.

Pemkot Ternate dan Pemprov Malut tak punya kekuatan yang bisa menstabilkan mahalnya jalur distribusi dari pelabuhan baik bongkar-muat, dan transportasi yang dimonopoli beberapa pengusaha tertentu, yang menjadi akumulasi dari kerusakan ekonomi.

“Pemda, Pelindo dan pelaku usaha, harus merumuskan secara bersama langkah-langkah yang tepat untuk menata ulang pengelolaan pelabuhan,” sarannya. Pemda tak bisa membiarkan pengelolaan pelabuhan memberatkan perekonomian. Jika diperlukan, polisi harus mengambil peran untuk menjaga perekonomian sehingga angka inflasi tidak tinggi. (Fajar/JPG/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top