Etdah.. Daerah Masih Defisit, Tapi Uang Saku Pejabat Naik Banyak, Parah! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Kriminal

Etdah.. Daerah Masih Defisit, Tapi Uang Saku Pejabat Naik Banyak, Parah!

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA – Belum lagi badai defisit APBD 2016 berlalu, Pemprov Kaltim mengeluarkan kebijakan mengejutkan. Uang perjalanan dinas lingkup pemprov tahun depan dipastikan naik.

Tak tanggung-tanggung, kenaikan terbilang signifikan. Paling mencolok, lonjakan uang saku ke luar daerah pejabat Eselon II, yakni kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro. Ada kenaikan 92,3 persen atau setara Rp 1,2 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,3 juta. Walhasil, per hari menerima Rp 2,5 juta. Tak ketinggalan, gubernur dan wakil gubernur juga ada penambahan uang saku perjalanan dinas.

Namun, kenaikan tersebut tak berlaku bagi pejabat Eselon III, IV, serta PNS golongan I, II, III, dan IV. Uang saku yang mereka terima pada 2016 dan 2017 tetap sama. Misalnya, PNS golongan III dan IV yang dinas ke luar daerah hanya menerima Rp 700 ribu per hari. Sementara PNS golongan I, II, dan pegawai tidak tetap mendapat Rp 650 ribu per hari.

Sekarang, ketentuan besaran uang perjalanan dinas mengacu Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 090/K.13/2016. Sebagai gantinya tahun depan, telah disiapkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 090/K.566/2016. Tentu saja kebijakan tersebut mengundang pertanyaan publik. Diketahui, di luar biaya perjalanan dinas yang mencakup uang saku dan representasi, pundi-pundi pegawai negeri sipil (PNS) sudah terisi dari gaji dan tunjangan tambahan penghasilan yang diterima saban bulan.

Sekprov Kaltim Rusmadi beralasan keputusan gubernur itu keluar sebelum keuangan daerah melorot. Padahal, bila ditelisik, keputusan itu berumur kurang dari sebulan. Gubernur Kaltim meneken pada 17 Oktober. Jauh sebelum itu, kondisi keuangan daerah juga sudah morat-marit karena adanya pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.

Dia lantas lekas-lekas mengatakan standardisasi biaya perjalanan dinas tersebut akan dievaluasi. “Belanja yang membebani anggaran, ya kami evaluasi,” ujarnya di ruang kerja, kemarin (15/11).

Hanya, terang Rusmadi, keputusan tersebut merupakan produk bersama antara pemprov dan DPRD Kaltim. Tidak hanya ketentuan tersebut, semua komponen yang membebani APBD bakal dikurangi alokasinya. Sebelum kebijakan tersebut dilakukan pemerintah daerah, pasti memerhatikan seluruh aspek atau holistik. Bukan satu aspek semata.

Terpenting, lanjutnya, kebijakan tersebut menimbulkan efektivitas, efisiensi, dan memberi manfaat. Jadi, ketika kenaikan itu mampu meningkatkan kinerja, tentu akan didorong. Menurutnya, itu jauh lebih baik ketimbang biaya ditekan, namun program pemerintah berjalan lamban. “Manfaat dengan biaya harus dipertimbangkan. Kalau kecil, tapi pemanfaatan besar mungkin naik sedikit tidak apa-apa,” tutur pria berkacamata itu.

Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim Fadliansyah tak banyak bicara disinggung uang saku perjalanan dinas dalam dan luar daerah para abdi negara, pegawai negeri sipil. Dia mengaku, tak mengikuti proses pembahasan. “Iya benar, kami dilibatkan. Ada timnya. Tapi, tanyakan ke Biro Umum saja yang membuat,” kata Fadliansyah.

Dalam aturan, penentuan standardisasi biaya perjalanan dinas berdasar kemampuan keuangan daerah. Apa keputusan itu sudah sesuai dengan kondisi Kaltim? Dia tak menjawab lugas. Hanya, terangnya, nominal tersebut merupakan angka tertinggi. Ketika anggaran tak tersedia, bisa jadi uang saku yang diterima malah di bawah standar tersebut. “Tidak mesti diikuti. Itu hanya standardisasi. Asal jangan lebih,” ucap dia.

Menurut pria berkacamata itu, keputusan gubernur tersebut tak perlu direvisi. Tinggal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyesuaikan berdasar kebutuhan. “Iya. Apalagi kondisi keuangan seperti sekarang,” imbuhnya.

Dikonfirmasi, Kepala Biro Umum Setprov Kaltim S Adiyat sedang tak berada di tempat. Dikabarkan yang bersangkutan tengah cuti beribadah umrah. Sementara, pelaksana harian kepala biro yang juga kepala Bagian Keuangan Jonni saat hendak ditemui tengah rapat. (ril/kri/k11)

Click to comment
To Top