Pekan Depan, Komisi III dan Polri Rapat Bahas Kasus Ahok – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Pekan Depan, Komisi III dan Polri Rapat Bahas Kasus Ahok

KORUPSI SIMULATOR SIM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman datang memenuhi panggilan KPK untuk di periksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2). Benny di periksa sebagai saksi untuk kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. FOTO : RANDY TRI KURNIAWAN/RM

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi III DPR berencana menggelar rapat dengan Kepolisian pekan depan terkait dengan  kasus dugaan penistaan agama, terutama terkait soal penetapan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai tidak otonom.

“Senin kita akan raker dengan Polri dan isu ini akan menjadi isu penting. Memang tugas dewan menanyakan itu, silahkan publik nanti melihat,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Menurutnya,   penting bagi kepolisian menjelaskan kepada publik mengapa Ahok ditetapkan sebagai tersangka. “Proses hukumnya seperti apa, alasan hukumnya apa,” sambungnya.

Benny  memandang aneh langkah kepolisian dalam melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama beberapa hari lalu yang dilangsungkan secara terbuka terbatas. Apalagi, Korps Bhayangkara itu mengundang pihaknya dan lembaga eksternal menjadi pengawas dari proses tersebut.

Menurutnya, tidak ada tahapan penyelidikan maupun penyidikan dengan mekanisme seperti itu. “Yang ada adalah penyidik bekerja untuk melakukan itu dan yang mengoreksi adalah jaksa penuntut umum bukan anggota dewan, saksi ahli, politisi, bukan pemerintah,” jelas Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Oleh sebab itu, dia berpendapat agar penyidik kepolisian tidak lagi meminta lembaga poltik, pemerintah, kelompok-kelompok lain seperti ormas untuk menentukan status hukum seseorang. “Itu sepenuhnya kewenangan  absolute penyidik,” sebut Benny.

Apabila nanti penyidikan tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tidak memiliki buktinya, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi kerja penyelidik ataupun penyidik.

“Oleh sebab itu, kepolisian jangan melakukan hal-hal di luar rujukan penegakan hukum,” pungkas politikus Partai Demokrat itu. (Fajar/JPG)

loading...
Click to comment
To Top