Politikus PKS: Waspadai Empat Potensi Kecurangan Pilkada DKI – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Politikus PKS: Waspadai Empat Potensi Kecurangan Pilkada DKI

mahfudz-siddiq

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ditetapkannya status tersangka bagi Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama, akan menurunkan tensi politik yang memanas belakangan ini.

Perhatian publik DKI menurut anggota DPR RI, Mahfuz Sidik, akan kembali fokus ke isu proses pilkada yang sedang memasuki tahapan kampanye pasangan calon menuju pencoblosan suara diselenggarakan pada Februari 2017.

“Semua partai politik peserta pilkada DKI dan juga warga masyarakat harus mencermati potensi kecurangan yang bisa terjadi di pilkada yang diyakini akan berlangsung sengit persaingannya. Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja,” kata Mahfuz, di Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, potensi kecurangan di pilkada DKI Jakarta ada di empat tempat.

Pertama kata dia, di daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPUD DKI. “Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yang didukung oleh E-KTP. Sementara proses E-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data,” ungkap Mahfuz.

Manipulasi data pemilih lanjutnya, bisa terjadi melalui mobilisasi pemilih siluman dari daerah luar Jakarta atau menggunakan data penduduk yang sudah tidak valid seperti warga yang meninggal atau pindah.

Kedua lanjutnya, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktek yang sering terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai. “ini praktek yang sering ditemui saat pilkada di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya,” jelas mantan Ketua Komisi I DPR itu.

Ketiga terangnya, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas. “Masalah yang kerap terjadi saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap,” imbuh Mahfuz.

Tempat kecurangan terakhir ujar anggota Komisi IV DPR itu, bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputasi di KPUD. Meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.

“Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot,” pinta Mahfuz.

Oleh karena itu, wakil rakyat dari daerah pemlihan Jawa Barat itu, semua partai politik dan warga DKI harus aktif mengawasi dan mengawal semua tahapan pilkada DKI, agar hasilnya valid dan tidak memicu ketegangan politik baru. (Fajar)

loading...
Click to comment
To Top