KPK Kewalahan Temukan Posisi Sopir dan Ajudan Pejabat Ini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Kewalahan Temukan Posisi Sopir dan Ajudan Pejabat Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya kewalahan dalam menemukan ajudan serta sopir mantan Sekretaris  Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman.

Pasalnya, hingga kini orang-orang yang disebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap dugaan korupsi Nurhadi belum dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku belum menemukan empat ajudan Nurhadi dan sopirnya bernama Royani.

Bahkan, Basaria tak mengetahui posisi mereka sehingga sulit dihadapkan ke penyidik.

“Bukan sulit. Kalau kita enggak tahu gimana? Kecuali kita tahu posisinya kita ambil,” kata Basaria di Jakarta, Sabtu (19/11).

Sedianya, KPK akan memeriksa empat polisi ajudan Nurhadi, yakni, Brigadir Ari Kuswanto, Brigadir  Dwianto Budiawan, Brigadir

Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto. Namun, Polri mengklaim keempatnya tengah dalam menyelesaikan tugas di Poso.

Selain itu, KPK juga tak kunjung menemukan sopir Nurhadi, Royani.

Ajudan dan sopir itu diduga mengetahui banyak soal keterlibatan Nurhadi dalam kasus suap terkait penanganan perkara Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sejumlah fakta persidangan terungkap ajudan Nurhadi sering menerima tamu perantara suap Lippo Group, Doddy Ariyanto Supeno

saat berkunjung ke rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru.

Tak hanya itu, Nurhadi pernah mengaku tak lagi memegang ponsel untuk berkomunikasi dengan koleganya. Nurhadi mengklaim itu

dilakukan untuk menghindari pihak berperkara di pengadilan menghubunginya.

JPU KPK menduga Nurhadi menggunakan ponsel Royani untuk berkomunikasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, Nurhadi pernah

menggunakan ponsel Royani selama beberapa detik untuk menghubungi Panitera PN Jakpus Edy Nasution.

Dalam pembicaraan singkat itu, Nurhadi meminta Edy agar mengirim berkas pengajuan Peninjauan Kembali perkara anak usaha Lippo Group.

Padahal, pengajuan PK itu telah melewati batas waktu yang diatur undang-undang.

Menurut Basaria, komunikasi seluler yang minim dilakukan Nurhadi dengan pihak-pihak tertentu juga menghadirkan kesulitan sendiri bagi KPK.

“Mestinya kalau dari penyadapan kita bisa tahu. Tapi ini mereka sudah pintar enggak pake HP. Jadi susah,” ujar Basaria.

Dalam perkara Edy Nasution, Nurhadi disebut meminta uang Rp 3 miliar kepada Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro untuk keperluan turnamen tenis pegawai pengadilan seluruh Indonesia.

Permintaan itu diduga berkaitan dengan penanganan perkara Lippo Group. (Fajar/jpg)

loading...
Click to comment
To Top