Habis Gelar Tes Urin Dadakan, Bupati Berniat Bikin Sanksi Ajakan.. – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Kriminal

Habis Gelar Tes Urin Dadakan, Bupati Berniat Bikin Sanksi Ajakan..

MENUNGGU HASIL TES URINE: Ketua BNK Berau Agus Tantomo, memimpin pelaksanaan tes urine di Sekretaiat Kabupaten Berau, Rabu (16/11) lalu.

MENUNGGU HASIL TES URINE: Ketua BNK Berau Agus Tantomo, memimpin pelaksanaan tes urine di Sekretaiat Kabupaten Berau, Rabu (16/11) lalu.

FAJAR.CO.ID, TANJUNG REDEB – Beberapa hari terakhir, hampir seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dikejutkan dengan pelaksanaan tes urine dadakan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Berau.
Sejak Rabu (16/11) lalu, seluruh pegawai di sekretariat Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan (Diskes), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) serta Dinas Pertambangan dan Energi, harus mengikuti pelaksanaan tes urine, untuk memastikan tidak ada pegawai yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Namun, saat dikonfirmasi kemarin (19/11), Ketua BNK yang juga Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, belum membeber hasil tes urine yang dilakukan pihaknya dalam beberapa hari terakhir. “Sementara belum bisa kami sampaikan hasilnya. Kalau tahapannya sudah selesai semua, baru akan kami sampaikan,” ujarnya kepada Berau Post, Sabtu (19/11).
Yang pasti, jika ada pegawai yang terbukti mengonsumsi narkoba, bisa saja akan diteruskan pihaknya ke ranah hukum.

“Kalau saya, lebih cenderung mengarahkan mereka (jika ada pegawai yang positif menggunakan narkoba, red) untuk mengikuti rehabilitasi, tapi dengan biaya mereka sendiri. Kalau memang tidak mau, baru kita arahkan untuk ke ranah hukum,” ujarnya.

“Sebab seperti yang pernah saya bilang, kalau di penjara akan membuat mereka malah belajar dari pengedar untuk menjadi pengedar nantinya, padahal mereka hanya korban saja,” lanjutnya.
Walau pihaknya lebih cenderung memilih proses rehabilitasi, bukan berarti pegawai yang terbukti mengonsumsi narkoba akan terlepas dari sanksi kepegawaian, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

“Dari sisi hukum mungkin kita upayakan untuk ditiadakan, tapi untuk sanksi sebagai seorang pegawai, tetap kita berikan jika ada yang positif konsumsi narkoba,” tegasnya. (*/sam/udi)

To Top