KPK Rekomendasikan Setengah Dana Parpol Dibiayai Negara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

KPK Rekomendasikan Setengah Dana Parpol Dibiayai Negara

Pimpinan KPK dan perwakilan 10 Partai Politik menggelar konferensi pers terkait dengan pendanaan Parpol di gedung KPK, Senin (21/11). Foto Hariman/Fajar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan setengah dana partai politik (parpol) dibiayai negara. Rekomendasi ini berdasar kajian yang dilakukan KPK terkait penguatan partai politik.

Selain pendanaan, kajian KPK juga meliputi pembentukan etik di dalam parpol, pola rekrutmen, dan sistem kaderisasi terbuka.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya telah mendatangi sepuluh parpol untuk melihat biaya riil yang dikeluarkan. Dari kajian terhadap sepuluh partai itu, anggaran partai digolongkan menjadi biaya administrasi dan penyelenggaraan administrasi.

Pahala menyebut sebanyak 25 persen merupakan anggaran penyelenggaraan organisasi, sementara 75 persen lainnya untuk pendidikan politik.

Dari kajian tersebut, kata Pahala, KPK menemukan anggaran yang dibutuhkan oleh sepuluh partai mencapai Rp 9,3 triliun tiap tahunnya. Angka ini terdiri atas pengurus partai di pusat membutuhkan anggaran sebanyak Rp Rp 2,6 triliun, tingkat provinsi Rp 2,5 triliun, dan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp 4,1 triliun.

Dengan jumlah tersebut KPK mengusulkan setengah dari anggaran partai dibiayai negara. Sementara setengah lainnya ditanggung partai bersangkutan.

“Totalnya Rp 9,3 triliun. dari situ partai tanggung setengah atau Rp 4,7 triliun dan negara lewat alokasi anggaran menanggung setengahnya, yakni Rp 4,7 triliun. Jadi kosenpenya negara 50 persen partai 50 persen,” kata Pahala dalam keterangan pers di KPK, Jakarta, Senin (21/11).

Meski demikian, Pahala mengingatkan, negara tidak langsung membiayai Rp 4,7 triliun kepada 10 partai politik. Besaran dana yang dikucurkan negara, katanya tergantung dari kinerja partai sesuai instrumen yang dilekatkan sebagai alat pertanggungjawaban.

Misalnya, KPK telah memperhitungkan sepuluh tahun mulai dari 5 persen sampai 50 persen. Hal itu tergantung kinerja partai sebagai instrumen yang melekat untuk pertanggungjawaban partai.

“Kalau komponen etik transparan rekrutman dan kaderisasi berjalan seperti yang kita bayangkan kita sebut kinerja yang baik dan negara pada sampai 50 persen. Sementara 50 persen (dana) dari partai kita sebut matching. Kalau partai berhasil kumpulkan iuran, itu buktikan partai ada basis massanya ada anggota yang mau iuran,” paparnya.

Selain itu, kata Pahala, penaikan dana bantuan parpol ini belum dapat dilakukan lantaran belum adanya payung hukum. Setidaknya, penaikan dana parpol paling cepat dilakukan setelah adanya revisi PP nomor 5 tahun 2009 atau revisi UU tentang Parpol yang bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

“Berikutnya kita akan sampaikan yang paling cepat ada dua lewat Revisi PP nomor 5 tahun 2009 karena disebut Rp 108 persuara, sekarang jadi Rp 10. 500 per suara. atau lebih solid masuk ke UU Parpol, menurut perwakilan Kementerian Hukum dan HAM bisa dimungkinkan masuk prolegnas 2017,” ujarnya.

Pahala menegaskan, KPK mendukung adanya penaikan dana parpol. Pasalnya  dana bantuan dari APBN untuk partai politik semakin menurun. Pada 1999, dana bantuan untuk parpol mencapai Rp 105 miliar.

Namun, berdasar UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik bantuan terhadap partai politik menurun hingga hanya Rp 13 miliar. Padahal, jika dilihat dari APBN Indonesia, saat ini telah mencapai Rp 2.000 triliun atau naik 10 kali lipat dibanding 1999 yang hanya sekitar Rp 200 triliun.

“Kalau kita lihat APBN dulu Rp 200 triliun sekarang sudah Rp 2.000 triliun. Ada paradoks anggaran negara bertambah 10 kali lipat tapi alokasi anggaran untuk parpol justru turun dari Rp 105 miliar jadi Rp 13 miliar, itu yang kita dapatkan,” pungkasnya. (Fajar/jpg)

loading...
Click to comment
To Top