Pengukuran Lahan Bandara Majalengka Makan Korban, Jokowi Utus Stafsus – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Daerah

Pengukuran Lahan Bandara Majalengka Makan Korban, Jokowi Utus Stafsus

warga-majalengka

FAJAR.CO.ID MAJALENGKA – Presiden Joko Widodo menyoroti kasus bentrok antara aparat keamanan dengan warga Sukamulya, Kecamatan Kertajati.

Bentrok itu terjadi saat pengukuran lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Tak ingin bentrok berlarut, Jokowi mengutus staf khusus (stafsus) Noer Fauzi Rachman dan Riza Damanik datang langsung ke Desa Sukamulya, kemarin.

Kedatangan stafsus itu dikawal ketat aparat keamanan. Warga yang pro maupun kontra pengukuran menyambut antusias.

Mereka berharap kedatangan utusan presiden bisa memberikan solusi adil yang selama ini tidak warga dapatkan.

Noer Fauzi Rachman mengatakan, kedatangan mereka ke Majalengka untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya.

“Permasalahan ini sudah sampai ke meja bapak presiden. Sebagai bentuk keseriusan, beliau mengutus saya untuk datang langsung ke sini,” kata Noer yang juga peneliti studi politik agraria dan pergerakan sosial.

Untuk masukan yang seimbang, pihaknya mendatangi kedua belah pihak yang berbeda pandangan mengenai pembebasan lahan untuk BIJB.

Dari hasil komunikasi dengan warga, berbagai keluhan, saran dan kritikan terhadap pemerintah maupun aparat sudah ditampungnya.

“Yang terpenting sekarang semua pihak bisa menahan diri, jangan terprovokasi. Kita laporkan ke presiden dan dicarikan segera solusinya,” ujarnya.

Dari hasil kesimpulan sementara, pihaknya memberikan masukan berupa pemulihan keamanan dan kenyamanan kepada kedua kubu, yakni warga yang pro dan kontra.

Mereka harus bisa hidup berdampingan kembali secara normal.

“Dan yang terpenting jangan sampai kejadian ini mengorbankan anak-anak, terutama hak mereka untuk mendapatkan pendidikan,” katanya.

Pasalnya dengan kejadian tersebut ada ketakutan sehingga anak-anak tidak bersekolah.

“Selanjutnya kita akan berupaya mengawal semua proses ini. Setelah ini kami akan bertemu pihak kepolisian, pemda setempat dan BPN,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak yang pro menyampaikan aspirasi dan keluhan.

Antara lain, mulai dari bulan Agustus 2015 warga yang pro sering diintimidasi dan diancam oleh warga yang kontra.

Mereka meminta agar di Desa Sukamulya dibuat pos polisi guna mencegah intimidasi dari pihak yang kontra.

Sementara untuk pencairan ganti rugi, warga yang kontra ini menyarankan agar pembayaran dilaksanakan sekaligus.

Di sisi lain, pihak yang kontra juga menyampaikan tuntutannya. Antara alin agar pihak keamanan segera pergi dari desa.

Juga membebaskan rekan-rekan mereka yang masih ditahan di Polda Jabar.

Warga yang kontra juga sebenarnya dapat saja menerima BIJB, namun dengan berbagai catatan.

Yaitu adanya jaminan kepastian relokasi, adanya jaminan kepastian kesejahteraan warga Desa Sukamulya dengan adanya pembangunan BIJB.

Mereka juga menuntut adanya jaminan bahwa pemerintahan Desa Sukamulya tidak hilang. (Fajar/Jpg)

loading...
Click to comment
To Top